Persepsinews.com, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan pentingnya sinergi antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), termasuk program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal itu disampaikan Wagub Seno Aji di Samarinda beberapa waktu lalu. Ia menekankan bahwa koordinasi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih antara program perusahaan dengan program pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kita perlu sinergi dengan perusahaan. Kami minta agar perusahaan melaporkan apa rencana PPM-nya ke depan. Kita sejalan dan tidak saling tumpang tindih,” ujar Seno Aji.
Ia mencontohkan bahwa sejumlah perusahaan masih memberikan program beasiswa secara mandiri. Sementara itu, Pemprov Kaltim pada 2026 telah mengalokasikan sekitar Rp1,4 triliun untuk Program Gratispol Pendidikan, mulai jenjang SMA/SMK hingga S3. Jika tidak diselaraskan, potensi duplikasi program tidak dapat dihindari.
Wagub juga mengingatkan agar perusahaan tidak sekadar memberikan beasiswa, tetapi turut membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah-sekolah yang rusak di wilayah ring 1, ring 2 dan ring 3 tambang dapat menjadi fokus bantuan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.
“Pendidikan salah satunya adalah sarana dan prasarana. Jadi sekolah-sekolah rusak di ring 1, ring 2 dan ring 3 bisa jadi tanggung jawab perusahaan,” tegasnya.
Selain pendidikan, Seno Aji berharap perusahaan bersama Forum PPM juga berperan aktif dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di sekitar operasional tambang.
Ia menegaskan bahwa kehadiran perusahaan tambang harus memberi manfaat besar, tidak hanya bagi perusahaan dan karyawan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Melalui koordinasi program, manfaat tersebut dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan lebih maksimal. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
