Persepsinews.com, Balikpapan — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengajak Komisi XII DPR RI untuk melihat Kaltim bukan sekadar daerah penghasil batu bara, tetapi sebagai mitra pembangunan nasional yang memikul beban besar dalam menjaga ketahanan energi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Bambang saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi XII DPR RI di Balikpapan, dalam rangka pendalaman isu-isu strategis terkait sektor pertambangan, energi, dan fiskal daerah.
Bambang menegaskan bahwa Kaltim selama ini menjadi salah satu lumbung energi terbesar di Indonesia, namun beban pengelolaan dampak sosial, lingkungan, dan infrastruktur yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan justru lebih banyak dirasakan di daerah.
“Kaltim selama ini dikenal sebagai provinsi penghasil batu bara terpenting. Tetapi kami ingin Komisi XII melihat bahwa produksi besar berarti beban besar. Kaltim bukan sekadar penambang, tetapi mitra pembangunan yang mendukung energi nasional,” ujarnya.
Ia menyatakan bahwa perspektif baru ini penting agar kebijakan pusat mencerminkan realitas di lapangan, terutama terkait distribusi manfaat dan pembagian fiskal.
Dalam paparannya, Bambang menyoroti tekanan fiskal yang dialami Kaltim akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) serta masih minimnya porsi Dana Bagi Hasil (DBH) minerba yang diterima daerah dibandingkan kontribusi riil produksi.
“Kontribusi besar Kaltim tidak boleh hanya dinikmati pusat. Keadilan fiskal harus diperjuangkan. Beban produksi, kebutuhan infrastruktur, dan dampak sosial harus masuk dalam formulasi pembagian DBH dan skema fiskal lainnya,” tegasnya.
Menurut Bambang, tanpa revisi kebijakan fiskal nasional, daerah penghasil seperti Kaltim akan kesulitan membiayai pembangunan dasar, terutama di wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Kaltim menjaga tata kelola pendapatan minerba secara transparan dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
“Kami tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi memastikan pemulihan lahan, keselamatan kerja, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar tambang berjalan dengan baik. Minerba harus dikelola secara bertanggung jawab,” jelasnya.
Bambang menyampaikan apresiasi atas kunjungan Panja Komisi XII, yang dinilainya sebagai bentuk keseriusan DPR RI dalam memahami persoalan dan potensi fiskal daerah.
“Kunjungan ini penting sebagai bentuk sinergi pusat dan daerah. Kami berharap Komisi XII dapat membantu memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak, sehingga masyarakat Kaltim juga merasakan manfaat nyata dari kekayaan alamnya,” kata Bambang.
Ia menutup dengan menegaskan kembali posisi strategis Kaltim.
“Kami ingin dipandang bukan hanya sebagai daerah yang menambang, tetapi sebagai mitra sejajar dalam pembangunan nasional. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa merumuskan kebijakan energi dan minerba yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
