Persepsinews.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat mekanisme seleksi penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH) sekaligus mendorong percepatan realisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang telah menyatakan komitmen. Langkah ini diambil untuk memastikan program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan tepat sasaran dan tidak terhambat pendanaan.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah, menegaskan bahwa proses verifikasi penerima RLH dilakukan secara ketat dan berlapis. Pemerintah memadukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan survei langsung ke lapangan untuk memastikan penerima benar-benar memenuhi kriteria.
“Penerima harus memiliki legalitas tanah, masuk kategori keluarga berpenghasilan rendah, dan lolos verifikasi lapangan. Kita pastikan bantuan ini tepat sasaran,” ujar Irhamsyah.
Selain ketepatan sasaran, Pemprov juga menjamin kualitas konstruksi hunian memenuhi standar kelayakan. Dua desain rumah tetap digunakan, yakni tipe 36 berbahan beton dan tipe 45 berbahan kayu, dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi layak.
Namun di sisi pendanaan, Irhamsyah menilai masih terdapat sejumlah perusahaan yang belum optimal merealisasikan CSR yang telah mereka janjikan.
“Beberapa perusahaan sudah berkomitmen, tetapi realisasinya belum maksimal. Kita terus dorong agar pencairan CSR dipercepat, dan Pak Gubernur memberikan dukungan penuh untuk itu,” tegasnya.
Pemprov Kaltim juga berencana kembali mengajukan proposal CSR kepada perusahaan-perusahaan besar, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, untuk memperluas cakupan bantuan dan mempercepat pembangunan unit RLH yang tersisa.
Program RLH menjadi salah satu bentuk kolaborasi strategis antara pemerintah, TNI, dan pelaku usaha. Pemerintah berharap dengan percepatan realisasi CSR, semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati hunian yang layak, aman, dan sehat sesuai target yang telah ditetapkan. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
