Persepsinews.com, Samarinda — Memasuki penutupan tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat evaluasi serapan anggaran yang dipimpin Gubernur H. Rudy Mas’ud (Harum). Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur H. Seno Aji, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, pimpinan OPD di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim.
Rapat yang digelar sebagai ajang evaluasi dan penguatan komitmen tertib administrasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat daerah untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
Dalam arahannya, Gubernur Harum menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun tidak boleh dilakukan secara terburu-buru.
Ia mengingatkan bahwa serapan tinggi tidak akan berarti jika pada akhirnya menimbulkan persoalan hukum atau administrasi.
“Serapan tinggi tidak berarti apa-apa kalau akhirnya bermasalah,” tegas Gubernur Harum.
Tahun ini, Pemprov Kaltim menargetkan serapan anggaran sebesar 92,34 persen, dengan harapan dapat menembus 95 persen. Meski demikian, Gubernur menekankan bahwa kualitas pekerjaan dan manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Ia meminta setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan melalui SPJ yang lengkap, sah, dan sesuai aturan.
Gubernur juga mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pasca-disahkannya APBD Perubahan 2025. Ia berharap grafik serapan anggaran meningkat signifikan pada awal hingga pertengahan Desember.
“Waktu tinggal empat minggu. Tutup tahun ini dengan baik, untuk APBD murni maupun perubahan,” pesannya.
Selain itu, Gubernur Harum menegaskan agar tidak ada kegiatan yang tertunda akibat persoalan administrasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah diminta fokus pada program strategis, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta peningkatan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan bebas dari kepentingan pribadi.
Dengan dorongan tersebut, Pemprov Kaltim optimistis dapat menutup tahun anggaran 2025 dengan serapan optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
