Persepsinews.com, Samarinda – Pencairan Program Gratis Pendidikan Berkelanjutan (Gratispol) kembali tersendat akibat masalah data dan rekening perguruan tinggi. Meski dana pemerintah telah siap disalurkan, Pemprov Kaltim mengungkap masih ada lebih dari Rp20 miliar yang belum terserap karena mahasiswa belum mengisi data Gaspol dan sejumlah PTS memiliki rekening kampus maupun rekening mahasiswa yang tidak aktif.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat penyaluran bantuan pendidikan Gratispol, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS). Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa percepatan ini menjadi prioritas mengingat tahun anggaran hampir berakhir.
Menurut Dasmiah, kendala terbesar saat ini berasal dari dua sisi: mahasiswa yang belum melengkapi data pada link Gaspol, serta rekening kampus/mahasiswa yang tidak aktif.
“Kami mengimbau seluruh PTN maupun PTS agar segera mendorong mahasiswanya mengisi link Gaspol. Ini penting untuk memastikan apakah mahasiswa benar-benar warga Kaltim dan tidak menerima beasiswa lain,” ujarnya.
Proses pemadanan data, lanjutnya, wajib dilakukan untuk menghindari kesalahan administrasi. Sebab sebelumnya, ditemukan pemohon yang ternyata bukan warga Kaltim atau sudah menerima bantuan pendidikan dari program lain.
“Kalau datanya tidak dipadankan, penerima bisa salah. Dan kalau kedapatan menerima ganda, bisa-bisa harus mengembalikan. Ini yang kita cegah sejak awal,” tegasnya.
Untuk mempercepat penyaluran, Pemprov juga telah membentuk Satgas Percepatan Gaspol Pendidikan di setiap kampus. Satgas ini bertugas memastikan verifikasi data berjalan cepat dan tepat.
Namun pada penyaluran bagi mahasiswa PTS, Dasmiah menyebut bahwa sejumlah hambatan justru berasal dari internal kampus, terutama rekening mahasiswa maupun rekening perguruan tinggi yang tidak aktif atau belum diperbarui.
“Dari sisi pemerintah, dananya aman. Tapi ada kampus yang datanya belum lengkap atau rekening kampusnya tidak aktif. Jadi sebenarnya kendala ada di perguruan tinggi,” tuturnya.
Saat ini tinggal satu kampus yang masih menyelesaikan kendala teknis terkait rekening institusi yang tidak aktif. Pemprov menargetkan seluruh proses pencairan dapat dilakukan serentak dalam waktu dekat. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
