Persepsinews.com, Samarinda – Dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke 41 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masa Sidang III tahun 2023, beragendakan pengesahan terkait Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, di Gedung Utama (B), Kantor DPRD Kaltim, pada Kamis (16/11/2023).
Dua Ranperda ini ialah, tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah (Perusda) Pertambangan Provinsi Kaltim menjadi Perseroan Terbatas Pertambangan Kalimantan Timur Sejahtera (Perseroda), dan Perubahan Bentuk Perusahaan Melati Bhakti Satya (MBS) Menjadi Perseroan Terbatas Kalimantan Timur Melati Bhakti Satya (Perseroda).
Dimana laporan akhir hasil kerja dari 2 Ranperda itu disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Nidya Listyono. Untuk itu, Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud, yang memimpin rapat tersebut, menyampaikan mengapresiasi Komisi II telah menyelesaikan 2 Ranperda itu.
“Terima kasih kepada Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim yang sudah melaporkan hasil akhir kerja komisi II pembahas dua rancangan peraturan daerah yang dimaksud,” katanya.
Kemudian, dirinya menanggapi dari hasil akhir kerja komisi II DPRD Provinsi Kaltim ini, Hasanuddin menyampaikan bahwa dia bersama seluruh anggota DPRD Kaltim telah menyetujui pembentukan 2 Ranperda menjadi Perda itu.
“Maka dapat disimpulkan bahwa laporan akhir komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan pada rapat di tengah hari ini telah selesai dan sesuai dengan tata tertib dewan,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dewan Provinsi Kaltim Norhayati Usman, menyampaikan penetapan 2 Ranperda menjadi Perda ini telah sesuai dengan keputusan DPRD Kaltim Nomor 72 tahun 2023.
“Selanjutnya proses penetapan Rancangan peraturan daerah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Kemendagri ,-red) Republik Indonesia guna difasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
