Persepsinews.com, Balikpapan – Upaya memperkuat demokrasi daerah oleh Anggota DPRD Kaltim, Dr. H. Yusuf Mustafa, S.H., M.H., digelar melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-8, di Wilayah II Kota Balikpapan.
Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk membahas kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sekaligus menjamin asas keadilan bagi seluruh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa demokrasi daerah bukan sekadar soal partisipasi politik, tetapi juga tentang keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan.
“Demokrasi harus menjamin hak generasi sekarang dan mendatang untuk hidup di lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Itu sebabnya pembahasan kali ini menekankan pentingnya kebijakan lingkungan yang berkeadilan,” ungkapnya.
Kegiatan yang berlangsung sejak Jumat hingga Minggu, 22–24 Agustus 2025, ini mengangkat tema “Kebijakan Lingkungan yang Berorientasi Kesinambungan dan Keadilan”.
Diskusi inti dilaksanakan Sabtu (23/8/2025) pukul 16.00 WITA di Jalan Mekar Sari RT 22, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah.
Dua narasumber, Drs. Sutarno dan Sumirah, dihadirkan untuk mengurai berbagai persoalan lingkungan di daerah serta mencari solusi konkret. Diskusi dipandu oleh moderator Agus Tampang agar dialog berjalan terarah dan partisipatif.
Menurut Yusuf Mustafa, perda tentang penguatan demokrasi daerah harus mampu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan, termasuk yang berdampak langsung pada lingkungan, tidak hanya menguntungkan sebagian pihak.
“Keadilan lingkungan harus ditegakkan. Pembangunan tidak boleh merusak ekosistem, dan manfaatnya harus dirasakan seluruh masyarakat, bukan segelintir orang,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, forum seperti ini penting agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton, melainkan ikut mengawal proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
“Kita ingin perda ini menjadi alat kontrol sosial sekaligus pedoman agar pemerintah daerah konsisten dalam menjaga keberlanjutan lingkungan,” tutupnya. (Red)
