Persepsinews.com, Samarinda – Sektor perhubungan laut dan sungai diidentifikasi sebagai salah satu sumber daya yang paling menjanjikan. Hal ini, dipicu oleh keterbatasan dan pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat telah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk mengambil inisiatif strategis dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim secara aktif menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini dan kini fokus merumuskan mekanisme optimalisasi pendapatan, utamanya melalui pembangunan fasilitas infrastruktur tambat baru.
Analis Kebijakan Ahli Muda Dishub Kaltim, Rudianto Lumbantorua, menegaskan bahwa dukungan dari Dishub merupakan langkah kunci dalam menghadapi situasi fiskal daerah yang menuntut kreativitas tinggi.
“Dishub Kaltim sih sangat mendukung usaha provinsi untuk menggali pendapatan daerah melalui sektor perhubungan, khususnya di keterbatasan atau pengurangan transfer keuangan dari pusat,” ungkap Rudianto
Dirinya menekankan bahwa langkah ini adalah respons strategis terhadap tantangan fiskal yang ada.
Rudianto mengakui bahwa langkah awal yang fundamental adalah merumuskan mekanisme dan item pendapatan yang paling dominan. Meskipun jenis pendapatan dari bisnis kepelabuhanan beragam—mencakup bisnis murni, pajak, dan retribusi—Dishub memerlukan tim khusus untuk memetakan prioritas.
“Yang perlu digali lagi adalah bagaimana mekanismenya dan apa saja item-nya. Nah, mungkin ini ada tim khusus,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa opsi pungutan melalui pajak dinilai tidak memungkinkan lagi, sehingga fokus beralih pada retribusi daerah yang mensyaratkan ketersediaan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah.
Guna mewujudkan retribusi daerah tersebut, Dishub Kaltim telah mengambil inisiatif konkret di lapangan.
Rudianto Lumbantorua membeberkan bahwa Pemprov Kaltim, melalui Dinas Perhubungan, telah mendesain pembangunan infrastruktur tambat baru di lahan milik provinsi.
Proyek strategis yang disebut area tambat ini dirancang untuk memindahkan tambatan kapal yang selama ini berada di tengah alur pelayaran Sungai Mahakam, sekaligus menertibkan aktivitas mereka.
“Provinsi melalui Dinas Perhubungan mau mendorong supaya dia digeser ke arah tambat yang mau kita bangun,” jelas Rudianto.
Ia mengungkapkan bahwa kapal-kapal yang menambatkan diri di area tersebut selama ini sering membayar biaya tambat kepada pihak swasta atau pribadi, sehingga pendapatan tersebut bocor dari kas daerah.
Dengan adanya fasilitas resmi, potensi pendapatan dapat ditarik kembali. Rudianto, menggarisbawahi dampak finansial yang signifikan dari pembangunan ini.
“Dengan adanya area tambat resmi yang dibangun dan dikelola oleh provinsi, potensi pendapatan yang sebelumnya dinikmati oleh pihak non-pemerintah dapat ditarik kembali ke kas daerah,” tuturnya.
Pembangunan area tambat ini tidak hanya didukung oleh infrastruktur, tetapi juga regulasi. Dishub berencana berkoordinasi dengan Perusda (BUMD) dan mendorong Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk mengeluarkan surat imbauan atau regulasi.
Hal ini bertujuan agar pengguna alur wajib memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh daerah. Semua langkah ini, menurut Rudianto, adalah implementasi langsung dari perintah Gubernur Kaltim.
“Dengan fokus pada pembangunan fasilitas dan regulasi yang mendukung, Pemprov Kaltim optimistis sektor perhubungan dapat menjadi salah satu penyumbang PAD utama di tengah keterbatasan anggaran dari pusat,” pungkasnya. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
