Persepsinews.com, Samarinda – Kasus perundungan di kalangan pelajar menjadi sorotan utama, terutama di era media sosial yang dipenuhi dengan berbagai video kekerasan terhadap anak-anak oleh sesama pelajar.
Tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga tindakan fisik yang mengakibatkan korban mengalami luka serius bahkan hingga menyebabkan kematian. Fenomena ini mencuat dalam beberapa studi kasus, menunjukkan eskalasi perundungan menjadi ancaman serius di dunia pendidikan.
Juni 2023 menjadi titik tragis ketika seorang siswa SD di Kota Medan meninggal setelah dianiaya oleh lima tetangganya, yang notabene adalah kakak kelas korban.
Kejadian serupa terulang di Cilacap, Jawa Tengah, di mana seorang pelajar SMP menganiaya adik kelasnya hingga mengalami patah tulang.
Data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat bahwa sebagian besar kasus perundungan terjadi di SD dan SMP, masing-masing mencapai 25 persen, diikuti SMA dan SMK sebanyak 18,75 persen, serta MTs dan pondok pesantren 6,25 persen.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, turut memberikan pandangannya terkait permasalahan ini. Ia mengungkapkan bahwa profil pelajar Pancasila yang baru diperkenalkan membutuhkan waktu dan kerja sama orang tua untuk menanggulangi kekerasan di kalangan pelajar.
“Bully dan kasus kekerasan banyak terjadi akibat pelajaran Pancasila sempat kosong. Serta masih kurang perdulinya orang tua dengan pendidikan anaknya,” jelasnya.
Namun, dia menyangkan, adanya penolakan dari sebagian orang tua terhadap tindakan tegas atau sanksi terhadap anak mereka, bahkan hingga melaporkan guru ke polisi. Reza menegaskan bahwa wali murid perlu memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk mendidik dan mendisiplinkan anak-anak mereka.
“Disini rang tua bekerja sama dengan guru dan saling memahami untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendidik,” imbuhnya.
Menurut Reza, pentingnya sinergi antara sekolah dan keluarga dalam membentuk karakter positif dan mengurangi tindakan perundungan di kalangan pelajar.
“Saling berkerjasama dan memahami antara guru dan orang tua itu perlu, agar anak bisa diarahkan secara maksimal,” pungkasnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
