Persepsinews.com, Samarinda – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur kini berperan sentral sebagai mesin penggerak kebijakan berbasis bukti di Pemprov Kaltim. Kepala BRIDA Kaltim, Fitriansyah, menyampaikan bahwa kontribusi lembaganya telah diperluas secara signifikan, jauh melampaui riset internal.
BRIDA kini aktif melayani dan memberikan dukungan kajian strategis kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan dan kebijakan publik disusun berdasarkan data ilmiah yang valid dan terukur, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Fitriansyah mencontohkan salah satu kontribusi nyata BRIDA adalah dukungan pada sektor kebencanaan.
“Kami juga membantu OPD lain. Misalnya untuk kebencanaan, kami melakukan riset peta rawan karhutla tahun lalu,” katanya.
Ia menyebut, pemetaan tersebut bukan sekadar data statis, tetapi telah menjadi salah satu instrumen penting untuk memitigasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kaltim.
“Kajian ini sekaligus memberikan dasar kuat dan terperinci bagi penyusunan langkah antisipasi yang dilakukan oleh dinas terkait, sehingga kebijakan pencegahan dapat disasar secara efektif dan efisien,” jelasnya.
Menurut Fitriansyah, kesadaran OPD akan pentingnya kebijakan berbasis riset kini terus meningkat tajam. Hal ini terlihat dari meningkatnya permintaan kerja sama riset yang spesifik.
Banyak instansi daerah yang datang dengan kebutuhan kontekstual dan meminta BRIDA menyusun kajian sesuai konteks tugas masing-masing.
“Banyak OPD datang meminta dibuatkan riset A, riset B, riset C sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.
Spektrum riset yang diajukan OPD sangat beragam, mencakup analisis lingkungan, pemanfaatan tata ruang, pengembangan sektor ekonomi, hingga kajian mendalam tentang penguatan layanan publik dan reformasi birokrasi.
BRIDA Kaltim memegang teguh komitmen untuk memastikan setiap kajian yang disusun bukan sekadar formalitas.
Fitriansyah menekankan bahwa setiap riset harus disusun berbasis metodologi yang valid dan teruji serta wajib memiliki manfaat langsung terhadap penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat provinsi.
Namun, ia tidak menampik adanya dinamika terkait proses penilaian. “Soal evaluasi, untuk beberapa kegiatan memang belum dilakukan karena menunggu siklus pelaksanaan program,” jelasnya.
Proses evaluasi baru dapat dilakukan secara komprehensif setelah keseluruhan siklus program selesai, guna mengukur dampak riset terhadap implementasi kebijakan di lapangan.
BRIDA Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi riset lintas sektor, menjadikan riset sebagai fondasi utama pengambilan keputusan yang lebih tepat, terukur, dan akuntabel di tingkat pemerintah provinsi.
“Peran aktif BRIDA ini merupakan bagian esensial dari upaya Pemprov Kaltim untuk mengadopsi prinsip tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis bukti (evidence-based policy),” pungkasnya.
Dengan dukungan data ilmiah yang kuat, program-program pembangunan Kaltim, termasuk yang berkaitan dengan peran strategis daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), diharapkan dapat mencapai tujuan secara optimal dan berkelanjutan.(CIN/Adv/Diskominfokaltim)
