Persepsinews.com, Samarinda – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur untuk tahun 2026 telah ditetapkan, namun diwarnai kabar kurang menyenangkan, yaitu defisit anggaran mencapai angka mengejutkan, yakni Rp 6 triliun.
Kondisi keuangan daerah yang menantang ini memaksa Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, mengambil langkah drastis dan belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu memangkas kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga 66%.
Keputusan ekstrem ini diambil untuk menjamin dana prioritas seperti Pendidikan dan Kesehatan tetap aman di tengah keterbatasan dan untuk memastikan keberlangsungan program utama serta pelayanan dasar kepada masyarakat.
Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa rancangan APBD 2026 menghadapi tantangan defisit yang sangat besar, sehingga postur anggaran awal yang mencapai Rp 21 triliun terpaksa harus dirampingkan menjadi sekitar Rp 15,15 triliun.
Pengetatan anggaran secara mendalam di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun menjadi keharusan. Gubernur menggarisbawahi urgensi penyesuaian tersebut.
“Kekurangannya banyak sekali, kurang lebih 6 triliun. Tadi malam sudah kami tetapkan postur anggarannya,” ujar Rudy Mas’ud.
Rencana efisiensi yang diterapkan oleh Pemprov Kaltim menargetkan seluruh belanja yang dianggap non-prioritas atau tidak terlalu mendesak, termasuk pemotongan drastis pada pos anggaran untuk kegiatan makan minum serta perjalanan dinas.
Namun, langkah yang paling menonjol adalah instruksi kepada OPD untuk melakukan perampingan kegiatan secara radikal. Gubernur Rudy Mas’ud mengungkapkan skala pemotongan yang mengejutkan tersebut.
“OPD-OPD semuanya dirampingkan. Perampingannya sampai dengan lebih 50%, bahkan mencapai 66%,” tegas Rudy.
Hal ini, kata Rudy, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan penghematan yang mendalam.
Meskipun terjadi pemangkasan anggaran yang sangat substansial, Gubernur Rudy Mas’ud dengan tegas menjamin bahwa seluruh Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk masyarakat Kalimantan Timur tetap akan berjalan dengan baik dan normal.
Bahkan, ia memastikan bahwa beberapa sektor vital justru akan ditingkatkan alokasinya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang tidak dapat diganggu gugat.
Menurut Gubernur, dua program utama yang menjadi prioritas tak terbantahkan Pemerintah Provinsi Kaltim di tahun 2026 adalah Pendidikan dan Kesehatan.
“Fokus ini diwujudkan melalui pengalokasian anggaran yang besar untuk kedua sektor tersebut, dengan total mencapai lebih dari Rp 2 triliun,” tutur Rudy Mas’ud.
Anggaran ini juga menjamin keberlanjutan program-program pro-rakyat yang sudah berjalan, seperti program kuliah gratis Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan SPP gratis.
“Gratis UKT tetap jalan, jangan ragu. Porsi anggarannya sudah ada. Kalau saya tidak salah, sekitar untuk program gratis SPP itu, untuk pendidikan dan kesehatan kurang lebih sekitar 2 triliun lebih,” jelasnya.
Dengan itu, Rudy memastikan janji Pemprov Kaltim kepada pelajar dan mahasiswa tetap terpenuhi.
Selain pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Provinsi juga berupaya keras untuk memastikan infrastruktur pelayanan dasar tetap dapat dimaksimalkan.
Sementara itu, seluruh kegiatan dan program di luar tiga sektor tersebut, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar, terpaksa harus dipangkas secara ketat.
Gubernur Rudy Mas’ud menutup keterangannya dengan memohon pemahaman dari masyarakat.
“Saudara-saudaraku semuanya, kalau misalkan ada hal-hal yang belum terakomodir, mohon dimaafkan. Tetapi seluruh standar pelayanan minimum untuk masyarakat Kalimantan Timur, semuanya alhamdulillah mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan baik dan normal,” pungkas Rudy Mas’ud.
Dirinya menekankan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi yang utama dalam postur APBD 2026. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
