Persepsinews.com, Samarinda – Melihat kesehatan mental yang diderita masyarakat Indonesia semakin meluas, begitupun yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim) apalagi dikalangan generasi muda sekarang. Melihat itu, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebutkan bahwa Kaltim masih memerlukan lebih banyak tenaga kesehatan jiwa.
Namun, masih minimnya jumlah psikolog dan psikiater yang mengatasi gangguan kesehatan mental yang semakin banyak terjadi di daerah Benua Etam.
“Jumlah psikiater dan psikolog pada sepuluh Kabupaten/Kota masih belum mencukupi. Terlebih, di Kaltim sendiri masih banyaknya masyarakat mengalami gangguan kesehatan mental,” kata Salehuddin.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) itu juga menyoroti, dimana gangguan kesehatan mental semakin meluas di Kaltim, tapi fasilitas pelayanan kesehatan jiwa masih terbatas.
Hal ini, kata Salehuddin, dapat menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan fasilitas yang tersedia.
“Fasilitas pelayanan kesehatannya tidak sejalan dengan jumlah masyararakat dengan gangguan jiwa,” sebutnya.
Untuk itu, ia meminta pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyiapkan atau merekrute tenaga kesehatan. Khususnya, kesehatan jiwa.
“Rumah sakit kabupaten dan kota seharusnya dapat memfasilitasi perawatan jiwa. Itu tahap kuantif. Bukan hanya bergantung pada rumah sakit khusus seperti RSJ Atma Husada,” imbuhnya.
Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga mencatat keberhasilan Rumah Sakit Panglima Sebaya di Kabupaten Paser yang memiliki ruang perawatan khusus untuk gangguan jiwa. Menurutnya, pendekatan seperti ini penting, terutama jika prevalensi gangguan jiwa terus meningkat.
“Ini yang menjadi konsen terutama jika prevalensinya meningkat. Kemungkinan besar RS jiwa di Samarinda itu bisa overload, alangkah bagusnya seperti di Paser dia membuat semacam bangunan khusus untuk perawatan kejiwaan,” tuturnya.
Namun demikian, Salehuddin mengatakan, pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif sudah cukup baik di Kaltim, meskipun prevalensinya tinggi. Namun, pencegahan juga harus menjadi fokus, karena lebih baik mencegah daripada mengobati.
“Saya pikir proses kuratif itu tetap kita tingkatkan. Tapi alangkah bagusnya bagaimana proses preventif itu bisa kita jalankan karena pencegahan lebih utama, kemudian masalah kuratif dan rehabilitatif,” pungkasnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
