Persepsinews.com, Samarinda – Berdasarkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim), angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah Benua Etam pada Agustus 2023 masih mencapai 5,31 persen, setara dengan 103,590 orang. Melihat itu, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, mengaku prihatin.
Maka itu, dirinya menyoroti tingkat pengangguran yang masih tinggi di Benua Etam. Terutama, sejak adanya Covid-19, peningkatannya cukup tinggi.
Dia menyampaikan, meskipun terjadi penurunan sebesar 0,4 persen dari tahun sebelumnya. Namun, tingkat pengangguran yang tinggi tetap menjadi perhatian utama.
Salehuddin menyatakan, masalah pengangguran telah menjadi fokus utama bagi pihak legislatif. Ia mencatat bahwa selama empat tahun terakhir, angka pengangguran di Kaltim mengalami fluktuasi yang signifikan. Terutama sejak munculnya pandemi Covid-19.
“Krisis kesehatan global ini berdampak serius pada ekonomi dan pasar tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran meningkat secara signifikan,” kata Salehuddin.
Untuk penanganan masalah pengangguran ini, kata legislator dari dapil Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) itu, memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga tenaga kerja, dan sektor swasta.
“Permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di provinsi kita saja. Maka, upaya yang kita lakukan adalah menciptakan trobosan baru untuk memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat yang menganngur,” ungkapnya.
Salehuddin menyebut, dalam pengentasan pengangguran, pemerintah provinsi (pemprov) tidak bisa memberikan upaya yang maksimal. Karena, dibeberapa kabupaten dan kota, ada yang jumlah penganggurannya sangat tinggi.
“Yang bisa kita lakukan adalah meminta Disnakertrans untuk menjadi leading sektor dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat Kaltim yang penganggurannya tinggi,” ujarnya.
Selain itu, Salehuddin menyoroti pentingnya memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada siswa, terutama di SMK, untuk mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Dengan memberikan keterampilan tambahan kepada generasi muda, mereka akan lebih siap untuk terjun ke dunia kerja dan tidak hanya bergantung pada ijazah mereka,” tuturnya.
Kendati demikian, pengurangan pengangguran bukanlah tugas yang dapat diemban sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Ia menggarisbawahi peran penting berbagai perangkat daerah.
“Termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Pariwisata, dalam upaya menekan angka pengangguran,” pungkasnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
