Persepsinews.com, Sangatta – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Shemmy Permata Sari, menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kaltim yang mencapai 0,441 pada tahun 2024.
Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,027 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Shemmy menganggap tren ini sebagai perkembangan yang sangat negatif.
“Kenaikan angka IKG ini menjadi indikasi bahwa kesetaraan gender di Kaltim malah menurun. Ini adalah fenomena yang harus segera kita perbaiki,” ungkapnya.
Shemmy mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi tingginya IKG, di antaranya adalah kurangnya pemberdayaan perempuan, terbatasnya akses perempuan dalam pemerintahan, tinggi angka pernikahan dini, penurunan akses terhadap kesehatan reproduksi, serta rendahnya pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
“Semua faktor ini sangat mempengaruhi, karena jika perempuan tidak memiliki akses yang setara di berbagai sektor, baik ekonomi, politik, maupun sosial, maka ketimpangan gender tidak akan teratasi,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat perempuan, Shemmy menekankan tanggung jawabnya untuk mengupayakan penurunan angka IKG demi mewujudkan kesetaraan gender di Kaltim.
Dia juga mengajak semua pihak untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi dan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis.
“Kami sebagai wakil rakyat perempuan punya tanggung jawab untuk memastikan perempuan-perempuan di Kaltim dapat berkontribusi lebih besar, memiliki peran strategis, dan diberdayakan lebih maksimal,” tambah Shemmy.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Shemmy mengusulkan adanya program yang lebih fokus pada pendidikan perempuan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, terutama dalam hal kesehatan reproduksi.
Selain itu, dia menyerukan perlunya kampanye untuk mengatasi pernikahan dini serta memberikan akses lebih besar bagi perempuan dalam pemerintahan dan kebijakan publik.
Shemmy optimis bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, serta masyarakat, angka IKG di Kaltim dapat ditekan.
“Kami akan terus bekerja keras untuk memperjuangkan hak perempuan agar lebih dihargai, diberdayakan, dan diberikan kesempatan yang setara di semua sektor,” tutupnya. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
