Persepsinews.com, Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, komitmen untuk selalu responsif dalam menghadapi suatu persoalan di Benua Etam.
Hal ini turut ingin ia terapkan melalui koordinasi rutin dengan kabupaten/kota setidaknya satu kali dalam tiga bulan. Menurutnya, koordinasi ini sangat penting untuk menyinkronkan program-program pusat yang menjadi kewenangan daerah.
“Kita akan rapat koordinasi untuk menyinkronkan program pusat yang menjadi kewenangan provinsi, disinkronkan lagi menjadi kewenangan kabupaten dan kota. Karena pemerintah daerah adalah eksekutor kewenangan pusat di daerah,” jelasnya, usai pimpin rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota di Balikpapan, belum lama ini.
Dari rapat koordinasi, diharapkan dapat terlihat irisan yang mencerminkan miskomunikasi dan misregulasi antara pusat dan daerah.
Akmal mengungkapkan pentingnya komunikasi reguler antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyinkronkan agar intervensi dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.
“Yang menjadi intervensi provinsi dan mana yang harus menjadi intervensi kabupaten dan kota, harus jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Akmal Malik menyoroti evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota se-Kaltim pada tahun 2022.
Beberapa daerah terlihat masih tertinggal dan berada dalam kategori merah atau waspada, terutama dalam sektor pendidikan.
Kabupaten Mahakam Ulu, misalnya, yang berada di ujung perbatasan negara, menunjukkan capaian kinerja pendidikan yang masih lemah dengan angka di bawah 50 persen, tepatnya 49,12 persen.
Kabupaten lain yang menunjukkan kinerja pendidikan yang masih kurang maksimal adalah Penajam Paser Utara (51,47 persen) dan Kutai Barat (58,47 persen).
Dalam urusan kesehatan, kinerja kurang maksimal tampak di Kabupaten Paser (69,42 persen), Kabupaten Mahakam Ulu (75,10 persen), dan Kota Bontang (77,08 persen).
Sementara untuk urusan pekerjaan umum, catatan merah masih terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu (10,09 persen), Kutai Timur (28,93 persen), dan Paser (36,61 persen).
“Ini perlu upaya bersama dan koordinasi intensif untuk mengatasi permasalahan tersebut demi pembangunan yang merata di Kalimantan Timur,” tandasnya. (Lis/ Adv Diskominfo Kaltim)
