Persepsinews.com, Samarinda – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur pada tahun 2025 tercatat mengalami penurunan tipis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), skor IDI turun dari 82,28 menjadi 80,69. Meski penurunannya tidak besar, dampaknya cukup signifikan karena Kaltim harus rela melorot dari peringkat 5 ke posisi 14 secara nasional.
Salah satu faktor utama di balik penurunan ini adalah adanya sejumlah aksi unjuk rasa yang berlangsung kurang kondusif. Aksi yang berujung anarkis dinilai mengganggu ketertiban umum dan memengaruhi penilaian pada aspek kebebasan.
Sekretaris Badan Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus, menegaskan bahwa penguatan demokrasi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
“Upaya pemerintah daerah lebih kepada fungsi fasilitasi. Demokrasi akan kuat jika semua pihak ikut berkolaborasi,” ujarnya di Samarinda, Rabu.
Dari tiga aspek utama penilaian IDI, dua di antaranya mengalami penurunan. Aspek kebebasan turun 3,27 poin, dipengaruhi oleh catatan aksi demonstrasi yang berjalan tidak kondusif. Aksi-aksi tersebut tercatat memberi dampak terhadap persepsi kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat di ruang publik.
“Kalau ada demo yang anarkis, itu justru menurunkan penilaian aspek kebebasan,” jelas Firdaus.
Aspek kesetaraan juga turun cukup signifikan, yakni 3,76 poin. Penurunan ini terjadi pada indikator partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan melalui jalur formal, termasuk berkurangnya kegiatan penyerapan aspirasi dan forum dengar pendapat oleh lembaga perwakilan.
Meski dua aspek melemah, terdapat catatan positif pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang meningkat 2,68 poin. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola, transparansi, serta kinerja lembaga-lembaga yang berperan sebagai pilar demokrasi di Kaltim.
Kesbangpol Kaltim memastikan upaya perbaikan akan difokuskan pada indikator yang melemah dengan melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Polri, kejaksaan, hingga organisasi masyarakat.
“Masing-masing elemen masyarakat punya peran dalam meningkatkan indeks demokrasi,” tegas Firdaus.
Di sisi lain, Kesbangpol juga memperkuat pendidikan politik dan kebangsaan melalui berbagai program, meliputi edukasi Pancasila untuk pelajar dan pemuda, serta peningkatan kapasitas politik bagi organisasi perempuan dan kelompok disabilitas.
“Upaya ini sejalan dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk membangun ekosistem demokrasi yang sehat, inklusif, dan partisipatif,” pungkasnya. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
