Persepsinews.com, Samarinda – Dugaan kekerasan terhadap anak di salah satu panti asuhan di Samarinda membuka kembali sorotan terhadap peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak, khususnya yang memiliki kebutuhan khusus.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyampaikan bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat sebatas pada siapa yang salah dan siapa yang benar. Lebih dari itu, kasus ini harus menjadi jalan untuk membongkar akar persoalan yang selama ini cenderung luput dari perhatian.
“RDP waktu itu kan bukan mencari benar-salah, tapi kami ingin membuka sebenarnya ada apa gitu ya. Nah, ini kan kaitannya dengan peran pemerintah selama ini seakan-akan pembiaran. Dan memang kalau panti-panti itu, panti-panti swasta itu memang kita hanya bisa membina. Karena terutama pembiayaan, terus orang siapa di dalamnya itu adalah wilayahnya mereka ya,” ungkap Sri Puji, Senin (28/07/2025).
Menurutnya, Komisi IV melihat fenomena ini sebagai persoalan yang kompleks. Tidak hanya menyangkut manajemen panti, tetapi juga kondisi keluarga anak yang dititipkan. Ia menyebut bahwa dalam kasus ini, anak tersebut telah berulang kali ditolak oleh panti karena alasan tertentu, namun tetap dipaksakan untuk dititipkan oleh ibunya.
“Kenapa dia sampai memaksakan menitipkan anak itu di panti. Karena sudah ditolak oleh panti gitu kan. Itu berkali-kali ditolak oleh panti. Karena alasan ekonomi, alasan kehidupan ibunya ya,” jelasnya.
Sri Puji juga menyoroti bahwa saat ini belum ada fasilitas atau panti khusus yang secara spesifik menampung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Padahal menurutnya, anak-anak dalam kategori tersebut membutuhkan penanganan dan perlindungan yang berbeda dibandingkan anak-anak pada umumnya.
“Memang seharusnya anaknya itu harus ada panti khusus dan kita gak punya panti yang untuk anak yang berkebutuhan khusus,” tegasnya. (Sn/Adv DPRD Samarinda)
