Persepsinews.com, Kukar – Daerah Kecamatan Muara Badak, Marang Kayu, dan Anggana disoroti Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Syarifuddin, karena kekurangan pasokan air bersih.
Sejumlah desa di wilayah tersebut, menurutnya, belum memiliki akses air bersih yang dikelola oleh PDAM, yang menyebabkan kebutuhan dasar ini menjadi kendala serius.
“Masih ada beberapa desa yang belum menikmati air bersih yang dikelola PDAM,” ungkap Syarifuddin, pada Sabtu (16/11/2024).
Syarifuddin, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama krisis air bersih di wilayahnya adalah keterbatasan jaringan infrastruktur yang memadai.
Meski begitu, ia mengakui bahwa membangun jaringan air bersih melalui pemerintah memerlukan biaya yang cukup besar.
“Kita akui, membangun jaringan air bersih melalui pemerintah cukup mahal,” tambahnya.
Lebih lanjut Syarifuddin menyatakan ketiadaan infrastruktur air bersih ini, menghambat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di beberapa desa di Dapil III. Oleh karena itu, ia mendorong upaya alternatif guna memenuhi kebutuhan dasar air bersih bagi warga setempat.
Salah satu solusi yang dia tawarkan adalah penerapan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di wilayah Dapil III.
Menurutnya, program Pamsimas lebih terjangkau dibandingkan dengan pembangunan jaringan air bersih yang dikelola langsung oleh PDAM.
Program ini, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), telah terbukti efektif. Desa Saliki di Kecamatan Muara Badak menjadi contoh sukses implementasi program Pamsimas yang berhasil menyediakan akses air bersih dengan biaya rendah.
“Program Pamsimas dikelola BUMDes, kita akan perjuangkan program Pamsimas bersama Pemkab Kukar,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa air bersih adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
Pemenuhan kebutuhan air bersih juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kukar.
“Kita akan perjuangkan program Pamsimas, khususnya di Dapil III,” tandasnya.
