Persepsinews.com, Sangatta – Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu kembali disuarakan melalui aksi unjuk rasa yang digelar Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) di depan Kantor DPRD Kaltim, pada Rabu (28/05/2025).
Dalam aksi ini, demonstran meminta perhatian serius dari pemerintah dan DPRD untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang masih terisolasi tersebut.
Aksi unjuk rasa ini diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, beserta Anggota Komisi Il DPRD Kaltim seperti Subandi, Sugiyono, Jahidin, dan Baharuddin Muin. Dalam kesempatan tersebut, aparat keamanan dari Polresta Samarinda turut menjaga ketertiban selama berlangsungnya aksi.
Dalam aksi tersebut, lima tuntutan utama disampaikan oleh para demonstran, yang meliputi:
1. Penggunaan Hak Anggaran dan Pengawasan: Meminta DPRD untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Mahakam Ulu.
2. Pembangunan Jalan Darat: Mendesak pemenuhan akses jalan yang layak menuju seluruh wilayah Mahakam Ulu, terutama Long Apari dan perbatasan, agar program Gratispol Gubernur Kaltim dapat dirasakan oleh seluruh warga.
3. Transparansi Anggaran: Memastikan setiap proyek di Mahakam Ulu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan demi mencegah terjadinya proyek yang tidak berkualitas.
4. Pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN): Mengusulkan pembangunan PLBN sebagai simbol kebanggaan NKRI di wilayah perbatasan.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Menekankan pentingnya peningkatan pendidikan dan pelatihan keahlian di Mahakam Ulu untuk mendukung kemandirian masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Hasanuddin Mas’ud menyatakan komitmennya untuk menjadikan Mahakam Ulu sebagai prioritas pembangunan.
“Dengan pertemuan hari ini, harapan saya ini menjadi agenda supaya kita bekerja. Pemerintah daerah jangan biarkan Mahakam Ulu tertinggal. Segera bangun infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum karena Program Gaspol sangat penting, dan kesehatan di sana sangat kurang. Ini menjadi tantangan kita bersama,” jelasnya.
Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud, juga menekankan bahwa DPRD Kaltim mendukung sepenuhnya perjuangan Formas PM dan masyarakat Mahakam Ulu dalam memperjuangkan hak-haknya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menambahkan bahwa meskipun anggaran untuk provinsi dibagi ke 10 kabupaten/kota, Mahakam Ulu akan diberikan skala prioritas. “Kebersamaan ini akan terus kita jaga dan bantu,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Hamas mengingatkan bahwa lembaganya terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan pengawasan dari masyarakat.
“Kami siap menampung dan menindaklanjuti masukan ini. Insya Allah, dalam APBD Perubahan 2026, beberapa persoalan akan kita pecahkan bersama. Ini janji kami dan akan kami jadwalkan pertemuan lanjutan bersama Formas PM,” tutupnya.(Cn/Adv DPRD Kaltim)
