Persepsinews.com, Samarinda – Demi mengurangi ketergantungan pada energi fosil, program pemerintah yaitu meningkatkan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) perlu di dukung.
Hal ini disampaikan, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono, yang mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim dalam upaya mencapai visi Zero Emisi Karbon pada tahun 2050.
“Kita harus mendukung program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” katanya.
Sebab, menurut Sapto sapaan akrabnya, EBT memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan di Benua Etam, seperti energi surya, angin, air, dan biogas.
“EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya yang ditaruh di tempat terpencil. EBT harus meliputi seluruh aspek, mulai dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” jelasnya.
Namun, Sapto mengkritik bahwa pemerintah provinsi belum konsisten dalam membuat produk EBT yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda itu, mencontohkan bahwa biogas dapat dihasilkan dari limbah sawit yang melimpah di Kaltim.
“Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, baik skala rumah tangga maupun industri,” sebut Sapto.
Selain itu, lanjut dia, biogas juga dapat mengurangi dampak negatif dari limbah sawit terhadap lingkungan.
“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit” tutur Sapto.
Para petani sawit, kata Sapto, tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tapi juga bisa menjual listrik dari biogas. Ini juga akan menghemat biaya operasional dan meningkatkan pendapatan mereka.
Sapto berharap bahwa pemprov dapat segera menyusun rencana aksi pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi. Ia juga meminta agar pemprov dapat bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.
“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” tegasnya.
Sapto juga menekankan pentingnya kontinuitas dan konsistensi dalam pengembangan EBT di Kaltim. Ia menginginkan agar setiap pergantian kepemimpinan di provinsi ini, tidak mengubah arah dan prioritas EBT yang telah ditetapkan.
“Hal yang menjadi perhatian, tidak boleh gonta-ganti kebijakan EBT setiap pergantian gubernur. Kita harus punya komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim,” tutupnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
