Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah terdepan di tingkat nasional dengan mengumumkan implementasi dukungan finansial masif bagi sektor pendidikan tinggi.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, H. Seno Aji, secara resmi mengonfirmasi alokasi anggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya khusus untuk program GratisPol Pendidikan.
“Pada tahun 2026 mendatang Pemprov Kaltim telah menyediakan alokasi sebesar Rp1,3 triliun!, untuk program GratisPol kita,” katanya.
Anggaran ini disiapkan untuk menyasar seluruh anak didik Kaltim yang berkuliah di berbagai universitas di provinsi tersebut, menunjukkan investasi besar Pemprov dalam Sumber Daya Manusia (SDM) daerah.
Wagub Seno Aji memaparkan bahwa alokasi fiskal Pemprov Kaltim terhadap pendidikan ini dirancang sebagai perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Program ini diproyeksikan akan terus meningkat signifikan setelah alokasi awal Rp1,3 triliun di tahun 2026.
“Terus 27, 28, 29, dan 30, di tahun 2030 kita akan mengalami peningkatan mendekati Rp1,5 triliun,” jelas Seno Aji.
Program GratisPol ini, yang dikelola secara murni oleh Pemprov Kaltim, disebutnya sebagai “satu program yang ambisius dan satu-satunya di tanah air.” Hal ini menempatkan Kaltim sebagai pionir dalam menjamin pendidikan tinggi secara regional di Indonesia.
Seno Aji menyoroti bahwa kebijakan pembebasan biaya pendidikan merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh negara-negara maju dan kaya di Eropa, seperti Finlandia.
Kaltim, sebagai provinsi yang mengambil langkah berani, menjadi yang pertama di Indonesia yang menerapkan program serupa dengan skala pendanaan sebesar ini.
”Program pendidikan gratis ini, seperti di Eropa. Dan, syukuralhamdulillah, Kaltim yang pertama di tanah air,” ujar Seno Aji.
Untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan masyarakat, Wagub juga mengklarifikasi batasan cakupan GratisPol Pendidikan.
Ia menegaskan bahwa program ini spesifik untuk membiayai biaya pendidikan akademik, yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan tidak mencakup biaya hidup sehari-hari.
”Program GratisPol yang namanya pendidikan gratis adalah untuk membayar uang sekolah secara gratis,” tegasnya.
Klarifikasi ini membedakan bantuan provinsi yang fokus pada biaya sekolah dari kebutuhan living cost atau biaya kos-kosan.
Guna memastikan dukungan yang holistik dan meringankan beban biaya hidup mahasiswa, Pemprov Kaltim merancang strategi kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Seno Aji menjelaskan bahwa bupati dan walikota se-Kaltim telah diwajibkan untuk mengalokasikan program beasiswa daerah mereka guna menanggung kebutuhan non-akademik mahasiswa.
“Mereka akan kita wajibkan memberikan asrama kepada kalian. Kemudian, selain itu akan memberikan living cost atau biaya hidup dari pemerintah kabupaten untuk anak-anak yang berkuliah dari kabupaten tersebut. Nah, nanti kita akan kolaborasi,” jelasnya.
Kolaborasi ini menjadi kunci untuk mengatasi kebutuhan pendidikan (ditanggung provinsi) dan kebutuhan esensial lainnya (ditanggung daerah asal mahasiswa).
Wagub Seno Aji juga menekankan pentingnya persyaratan kependudukan untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan program bagi warga Kaltim.
Bagi yang berasal dari luar Kalimantan Timur dan ingin mendapatkan kesempatan yang sama, mereka harus memenuhi syarat pindah domisili ke Kalimantan Timur, dan baru dapat menerima manfaat GratisPol setelah tiga tahun berdomisili.
Dengan alokasi Rp1,3 triliun, Kaltim membuktikan keseriusannya dalam mempersiapkan Generasi Emas 2045 yang cerdas, bahagia, sehat, dan berkarakter.(CIN/Adv/Diskominfokaltim)
