Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH), secara tegas mendorong strategi diversifikasi pangan dengan mengampanyekan konsep ‘One Day No Rice’ dan mengintegrasikan pisang sebagai sumber karbohidrat alternatif utama.
Pemprov Kaltim, menetapkan pisang lokal sebagai komoditas strategis utama dalam upaya penguatan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi harmonisasi kebijakan daerah dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan secara nasional.
Inisiatif ini krusial mengingat lonjakan populasi signifikan di Kaltim yang dipicu oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kabid Hortikultura DPTPH Kaltim, Kosasih, menegaskan bahwa program daerah kini harus sepenuhnya selaras dengan arahan dan prioritas presiden, yang menuntut pengembangan budidaya pisang agar terintegrasi langsung dengan implementasi MBG di lapangan.
“Kepala daerah dituntut untuk mengikuti arahan presiden, dan implementasi pangan lokal harus menjadi bagian integral dari MBG,” ujar Kosasih.
Integrasi ini memiliki manfaat ganda: meningkatkan serapan komoditas pisang lokal dari petani Kaltim dan secara perlahan mengurangi ketergantungan masyarakat pada nasi yang cenderung dikonsumsi secara berlebihan.
Kosasih menyoroti urgensi diversifikasi pangan ini mengingat lonjakan populasi signifikan di Kaltim. Berdasarkan data proyeksi BPS pertengahan 2024, penduduk Kaltim telah menembus angka 4.045.860 jiwa, naik drastis dari tahun sebelumnya.
Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akibat pembangunan IKN, yang mencatat lonjakan lebih dari 70.000 jiwa dalam setahun.
Lonjakan penduduk ini membuat penekanan konsumsi beras per kapita menjadi semakin mendesak. Saat ini, konsumsi beras per kapita Kaltim diperkirakan mencapai 120 kilogram per tahun. Pemerintah berharap angka ini dapat ditekan hingga 100 kilogram, mendekati pola konsumsi negara tetangga seperti Malaysia.
“Jika konsumsi beras per kapita berhasil turun ke angka 100 saja, beban kebutuhan beras kita secara total akan menjadi jauh lebih ringan. Dengan total penduduk lebih dari 4 juta jiwa, penurunan 20 kilogram per kapita akan berdampak signifikan terhadap ketersediaan pangan daerah dan menjamin ketahanan pangan kita,” jelas Kosasih.
Kosasih menyatakan niatnya agar MBG mengadopsi pisang sebagai salah satu pilihan karbohidrat. Konsepnya sederhana: menu MBG secara umum tetap seperti biasa, namun pada satu hari dalam seminggu, karbohidrat utama akan diganti dengan pisang lokal, sebagai bagian dari kampanye ‘One Day No Rice’. Usulan integrasi pangan lokal ini telah mendapatkan dukungan dari salah satu komisi di DPR RI.
Ia juga berupaya mengubah persepsi masyarakat yang masih menganggap pangan lokal seperti pisang, ubi, atau keladi sebagai makanan “kuno”.
“Padahal, makanan tradisional tersebut dinilai jauh lebih sehat karena memiliki kandungan glukosa yang lebih rendah dibandingkan nasi putih,” katanya.
Kosasih bahkan berbagi kisah rekannya yang berhasil mengontrol penyakit diabetes setelah rutin mengonsumsi pisang rebus jenis kepok, menggantikan nasi di malam hari.
Sebagai langkah awal implementasi, DPTPH Kaltim siap mendukung uji coba konsep One Day No Rice di tiga lokasi di Kaltim.
Diakhir, Kosasih menegaskan bahwa Program diversifikasi pangan dan integrasi MBG dengan komoditas lokal ini merupakan strategi jangka panjang yang ambisius.
“Ke depan, Pemprov Kaltim melalui DPTPH akan menguatkan bukan hanya promosi, tetapi juga program peningkatan produktivitas pisang dan komoditas lokal lainnya secara masif,” pungkas dia.
Langkah strategis ini mencerminkan komitmen Pemprov Kaltim untuk membangun rantai nilai yang baru, memberikan kepastian pasar yang menguntungkan bagi petani lokal, dan pada akhirnya, menjamin ketahanan pangan daerah sejalan dengan visi kesehatan dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di tengah pertumbuhan populasi Kaltim yang pesat. (CIN/Adv/Diskominfokaltim)
