Persepsinews.com, Samarinda – Dugaan peredaran bahan bakar minyak (BBM) oplosan di Kalimantan Timur terus menjadi sorotan. Setelah banyak warga mengeluhkan kerusakan kendaraan usai mengisi BBM, kalangan akademisi mulai angkat bicara dan mendesak langkah tegas dari pemerintah daerah.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, mengkritik sikap pemerintah yang dinilainya lambat dan terlalu reaktif dalam menanggapi keluhan masyarakat. Ia menyoroti pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang menyatakan masih menunggu laporan resmi sebelum mengambil tindakan.
“Padahal, masyarakat sudah banyak menyampaikan keluhan di media sosial. Kalau terus menunggu laporan resmi, masalah ini bisa makin meluas. Pemerintah harus sigap dan proaktif,” ujar Purwadi, Sabtu (5/4/2025).
Purwadi menegaskan pentingnya pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan akademisi, lembaga konsumen seperti YLKI, serta aparat penegak hukum. Tujuannya adalah menjamin proses investigasi berjalan transparan dan objektif.
Ia juga menekankan bahwa pengujian kualitas BBM tidak boleh terbatas pada satu atau dua SPBU. Menurutnya, sampel harus diambil secara acak dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur dan distribusi BBM dari hulu ke hilir juga wajib ditelusuri secara menyeluruh.
“Pengujian BBM tidak boleh hanya dilakukan di satu atau dua SPBU. Harus acak dan menyeluruh, serta melibatkan berbagai wilayah di Kaltim,” tegasnya.
Transparansi hasil investigasi menjadi hal penting yang ditekankan Purwadi. Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kualitas BBM yang dibeli, termasuk jika ada temuan bahwa produk tersebut tidak sesuai standar.
“Masyarakat punya hak untuk tahu kualitas BBM yang mereka beli. Jika terbukti bermasalah, pemerintah juga wajib menjamin ada mekanisme kompensasi atau ganti rugi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengkritik minimnya suara dari para anggota DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menyikapi isu ini. Menurutnya, wakil rakyat seharusnya tampil membela kepentingan publik.
“Jangan hanya vokal saat pemilu. Saat ada masalah nyata seperti ini, mereka seharusnya berdiri di sisi masyarakat,” tutup Purwadi. (Red)
