Persepsinews, Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik menghadiri Sidang Komisi 4 Rakornas Penanggulangan Bencana (PB) tahun 2024 di El Hotel Bandung, Selasa (23/4/2024).
Rakornas tersebut turut dihadiri para pejabat dan pegawai BPBD dari berbagai Provinsi se-Indonesia.
Selaku narasumber, Akmal Malik menyampaikan materi dengan tema Penganggaran dan Pelaksanaan Stimulan Sosial Ekonomi untuk Petani Terdampak Puso Akibat Bencana Banjir dengan Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam paparannya, Ia menyoroti urgensi dan langkah-langkah Pemprov Kaltim dalam penanganan dan pemulihan ekonomi para petani yang terdampak bencana banjir, khususnya di wilayah Kaltim.
Akmal Malik menekankan pentingnya pengalokasian dana yang tepat dan efisien dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan stimulan sosial ekonomi yang signifikan bagi yang terkena dampak dari bencana.
“Bencana yang lebih besar itu adalah ketika seorang manusia tidak mendapat haknya untuk makan akibat terjadinya kondisi yang tidak ideal,” kata Akmal.
Akmal menyebut bahwasannya ada hak-hak masyarakat yang hilang akibat adanya perubahan fungsi alam dan kejadian-kejadian bencana.
“Pangan kita, menurut Pak Presiden sedang tidak baik-baik saja karena perubahan iklim dan anomali iklim yang luar biasa. Itu kenapa kami di Kaltim mencoba mangalokasikan dan atensi yang besar terhadap kebutuhan pangan,” sebut Akmal.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini kembali menegaskan bahwa alokasi dana dari APBD harus dirancang secara bijak, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kebutuhan mendesak petani, perbaikan infrastruktur pertanian dan kebutuhan alsintan, serta program-program rehabilitasi yang berkelanjutan.
“Kejadian bencana yang terjadi kekeringan dan banjir menyebabkan sengsaranya luar biasa untuk kebutuhan pangan, itu kenapa kami memberikan atensi kepada penanggulangan bencana,” tegas Akmal.
Ia meminta kepada jajaran BPBD dan stakeholder terkait khususnya BPBD Kaltim untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya dengan baik dan terarah.
“Pemprov Kaltim komitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam upaya penanganan dan penanggulangan bencana,” tandansya.
Tampak hadir narasumber lainnya, Bupati Lembata NTT, Matheos Tan, Direktur Pelaksana Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Firman Parmudianto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin Kalsel Raniansyah dan Plt Kepala Pelaksana BPBD Aceh, Fahmi Ridwan. (Ozn)
