Persepsinews.com, Samarinda – Di tengah sorotan publik terhadap banjir yang kerap melanda Samarinda, Wali Kota Andi Harun memberikan pernyataan berbeda yang menyoroti akar masalah secara lebih mendalam.
Menurutnya, banjir di Samarinda bukan semata-mata akibat buruknya pengelolaan drainase kota, melainkan dampak dari aktivitas pertambangan dan lemahnya koordinasi lintas wilayah.
Pernyataan ini ia sampaikan saat menghadiri kegiatan bersih-bersih Sungai Karang Mumus pada Sabtu (31/5/2025). Ia menegaskan bahwa selama ini Samarinda selalu menjadi kambing hitam dalam isu banjir, padahal banyak daerah lain juga mengalami kondisi serupa.
“Padahal kabupaten dan kota lain juga banjir. Bedanya, Samarinda yang paling ramai dibicarakan,” ujarnya.
Andi Harun mengkritik keras kebijakan pusat yang mengeluarkan izin pertambangan tanpa melibatkan pemerintah daerah. Ia menilai sedimentasi akibat tambang aktif di hulu sungai memperparah banjir di kota, meski pemerintah kota terus melakukan normalisasi dan pembersihan parit.
“Tapi dampaknya kita yang tanggung. Kalau parit bersihkan, tapi sedimen dari hulu terus mengalir karena tambang aktif, ya sama aja bohong,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa RTRW Kota Samarinda telah menetapkan mulai 2026 tidak ada lagi zona tambang di wilayah kota.
Namun langkah ini akan sia-sia jika wilayah sekitarnya tetap membuka izin tambang secara bebas. Menurutnya, pendekatan penanganan banjir tidak bisa dilakukan sepihak.
Wali kota pun mengusulkan pembentukan forum kebijakan regional terbuka yang melibatkan lintas kabupaten/kota dan media massa.
Tujuannya agar masyarakat dapat melihat secara transparan siapa yang benar-benar peduli lingkungan dan siapa yang hanya berpura-pura.
“Biar masyarakat lihat siapa yang memang urus lingkungan, dan siapa yang cuma ngomong doang. Karena kalau terus begini, kita hanya sibuk saling menyalahkan tapi banjir tetap datang tiap tahun,” pungkasnya. (Red)
