Persepsinews.com , BALIKPAPAN – Wilayah pertama di Kaltim untuk pelaksanaan vaksin DBD dan Deteksi Dini Kanker Serviks melalui Pemeriksaan Urine dengan Metode PCR HPV-DNA.
Melalui Dinas Kesehatan Balikpapan, launching program ini telah dilaksanakan di Gedung Kesenian Daerah, Balikpapan.
Launching vaksin DBD tersebut dipimpin Pj Gubernur didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr Jaya Mualimin, Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Wali Kota Balikpapan, Ketua TP PKK Kaltim, dan Ketua TP PKK Balikpapan.
“Untuk pertama kali, vaksin DBD dilakukan di Indonesia adalah di Kalimantan Timur di Balikpapan, dan ini luar biasa. Kota Balikpapan mencatat sejarah sebagai daerah otonom pertama yang melaksanakan vaksinasi ini. Balikpapan juga sekaligus melaksanakan vaksin HVP dimana ini untuk deteksi dini kanker serviks yang selama ini menjadi momok bagi ibu-ibu dan perempuan,” tutur Akmal Malik.
Akmal menyebut, terobosan ini merupakan bagian dari transformasi kesehatan yang merupakan tema Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun ini.
“Transformasi Kesehatan merupakan suatu langkah yang strategis untuk membangun pondasi bagi kemajuan bangsa ke depan. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 ini sebagaimana amanat menteri kesehatan yang sudah disampaikan, kita berharap ada lagi tujuan-tujuan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang Paripurna kepada masyarakat,” harapnya.
Akmal ingin, Kaltim memiliki transformasi kesehatan yang holistik dan berkelanjutan. Transformasi ini tidak hanya mencakup aspek penyembuhan penyakit, tetapi juga pencegahan, promosi kesehatan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,” jelasnya.
Karena itu, harus dapat mengaplikasikan apa yang telah Pemerintah sampaikan agar tercipta pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat.
“Upaya penguatan kesehatan harus dapat dilakukan melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta program-program inovatif yang mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat,” tandasnya.
Bidang kesehatan tidak terlepas dari masalah stunting, bahkan pemerintah pusat memiliki target tingkat stunting secara nasional pada tahun 2024 berada di bawah 14 persen.
“Ini juga harus didukung secara masif dan baik,” tegasnya. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 – 2022 dari Kementerian Kesehatan merilis data prevalensi balita stunting di kabupaten dan kota di Kaltim. Saya berharap dalam rangka percepatan aksi nasional penurunan stunting di Kaltim agar mampu menurunkan prevalensi stunting menjadi 12,83 persen pada tahun 2024 nanti,” sebutnya.
Akmal mengimbau masyarakat juga seluruh bupati/walikota agar mengoptimalkan peran TPPS di berbagai level mulai dari TPPS kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, sehingga aksi nyata penurunan stunting dapat berjalan terpadu dengan hasil yang maksimal.(AG / ADV Dinas Kesehatan Provinsi Kaltimantan Timur)
