Persepsinews, Samarinda – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BPBD Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Tahun 2024. Acara ini diikuti perwakilan BPBD dari seluruh kabupaten dan kota di Kaltim dengan tujuan memperkuat sinergi dalam penanganan bencana lintas batas wilayah.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Samarinda ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan bencana untuk saling berkoordinasi dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi potensi bencana yang melintasi batas administratif.
Dalam sambutannya, Kepala BPBD Kaltim Agustianur menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan wilayah sebagai kunci dalam mengoptimalkan respons terhadap bencana.
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB merupakan unsur pelaksana di BPBD Kaltim yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
BPBD dalam hal ini ingin membentuk pusat data berkonsep one map, agar memudahkan seluruh masyarakat mendapatkan informasi terkait kebencanaan untuk bisa melakukan pencegahan dini.
Rapat ini juga membahas langkah-langkah konkret dalam memperkuat koordinasi antarwilayah, termasuk penyusunan rencana respons bencana lintas batas yang terintegrasi. Para peserta rapat sepakat untuk meningkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi antar-BPBD serta memperkuat kapasitas dalam hal perencanaan tanggap darurat.
“Berkaitan dengan data ya, karnakita satu tim, agar tidak ada perbedaan data dalam penafsiran, apalagi kita sudah punya teknologi dan fasilitas, seharusnya bisa kita minimalisir, tingkat kesalahannya harus bisa dibawah 5 persen, karna dalam penanggulangan bencana kalau data keliru bisa fatal, makanya kita satukan,” tutur Agus di Hotel Bumi Senyiur (20/6/2024).
Selain itu, PUSDALOPS-PB Kaltim juga menyoroti pentingnya peran teknologi dan sistem informasi geografis (SIG) dalam memetakan potensi risiko bencana lintas wilayah secara akurat. Upaya ini diharapkan dapat mempermudah proses pemantauan dan evaluasi respons bencana serta meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. (Ozn)
