Persepsinews.Com, Samarinda – Pemerintahan yang baru di Kalimantan Timur saat ini masih dalam tahap transisi, sehingga membutuhkan waktu untuk menyempurnakan berbagai program yang telah dirancang.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai bahwa proses ini merupakan langkah penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika diterapkan dengan baik.
Program ini sudah masuk dalam Asta Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta visi-misi Presiden. Dengan demikian, peran pemerintah provinsi sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasinya.
“Kita harus memberi ruang dan waktu bagi pemerintah untuk menyempurnakan program ini agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Program MBG bukan hanya sekadar janji, tetapi merupakan bagian dari agenda besar pembangunan nasional yang harus mendapat dukungan penuh dari daerah,” ujar Ananda pada Senin (10/2/2025).
Sebagai seorang legislator dari Fraksi PDIP yang mewakili daerah pemilihan Samarinda, Ananda menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan setiap kebijakan. Tanpa kolaborasi yang kuat, banyak program strategis yang berpotensi terhambat atau bahkan tidak berjalan secara efektif.
Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak, baik dari eksekutif maupun legislatif, untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa program-program prioritas dapat diwujudkan dengan baik.
Menurutnya, pemerintah provinsi harus mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan nasional karena gubernur merupakan perpanjangan tangan Presiden di tingkat daerah.
Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat pusat harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret di daerah dengan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan.
Tak hanya itu, Ananda juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal agar setiap program yang dicanangkan tidak hanya berhenti sebagai wacana politik semata.
Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala dan pengawasan ketat agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan tujuan awal dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting, program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar formalitas atau alat pencitraan politik. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat agar program ini berjalan sesuai target dan tepat sasaran,” tandasnya. (Ehd)
