Persepsinews.com, Samarinda – Kekhawatiran akan krisis lahan pemakaman di Kota Samarinda mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Abdul Khairin, menekankan urgensi pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemakaman Muslim yang telah lama tertunda.
Menurut Khairin, permasalahan keterbatasan lahan pemakaman di Samarinda semakin diperburuk oleh kenaikan harga lahan, yang memberatkan masyarakat.
“Diskusi mengenai Raperda Pemakaman Muslim telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, namun hingga kini belum juga disahkan oleh Pemerintah Kota Samarinda,” jelasnya dikutip dari terkiniku.com.
Ketidakpastian ini, menurut Khairin, menimbulkan kekhawatiran akan kelanjutan penanganan masalah keterbatasan lahan.
“Faktor harga lahan yang semakin membebani masyarakat turut memperumit situasi tersebut,” ungkap Khairin.
Beliau menambahkan, pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pengelolaan pemakaman, untuk menemukan solusi yang efektif bagi masalah ini.
Meskipun pembahasan Raperda dijadwalkan akan dilanjutkan setelah pesta demokrasi serentak pada 14 Februari, Khairin berharap pengesahan Raperda dapat terselesaikan dalam tahun ini.
“Penting kerjasama pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pengelolaan pemakaman,” tegasnya. (Lis)
