Persepsinews.com, Samarinda – Fenomena kendaraan luar daerah yang menggunakan fasilitas di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi.
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengakui bahwa meskipun ada dampak positif dari keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) yang mendorong pertumbuhan signifikan dalam pembelian kendaraan, ada satu aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pajak kendaraan yang digunakan di Kaltim.
Dikatakannya, meskipun pertumbuhan kendaraan di Kaltim, yang bahkan mencapai 100 persen, merupakan dampak positif dari IKN, dampak tersebut akan lebih maksimal jika pajak kendaraan yang digunakan di provinsi ini juga masuk ke kas daerah.
“Kami melihat banyak kendaraan yang dibawa dari luar daerah. Ini tentu bisa lebih barokah jika pajaknya juga masuk ke kas daerah kita,” ungkap Akmal Malik.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Kaltim merespons dengan menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Akmal percaya bahwa kebijakan ini akan menarik minat masyarakat, termasuk pendatang, untuk mendaftarkan kendaraan mereka di Kaltim.
“Orang pasti mencari daerah dengan pajak yang lebih rendah. Dengan menurunkan pajak kendaraan, Kaltim akan lebih kompetitif dibandingkan daerah lain,” ujar Akmal.
Harapannya, dengan kebijakan ini, masyarakat yang membawa kendaraan dari luar daerah akan lebih memilih untuk membayar pajak kendaraan mereka di Kaltim. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat penerimaan daerah, yang pada gilirannya mendukung pembangunan dan pelayanan publik di provinsi ini.
“Kami ingin memastikan bahwa kendaraan yang memanfaatkan fasilitas di Kaltim juga memberikan kontribusi nyata melalui pajaknya. Dengan tarif pajak yang lebih rendah, kami optimis langkah ini akan efektif untuk menarik lebih banyak wajib pajak,” pungkas Akmal. (Ehd)
