Persepsinews.com, Samarinda – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengingatkan seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayahnya untuk tidak terlibat dalam praktik premanisme maupun pungutan liar (pungli). Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Monitoring Penanganan Ormas yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (11/5/2025).
Rapat strategis ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, serta unsur TNI, Polri, Kejaksaan, intelijen, tokoh masyarakat, dan perwakilan ormas se-Kaltim. Agenda ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov Kaltim dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kaltim menjadi pusat perhatian nasional karena sebagian wilayahnya menjadi lokasi IKN. Ini membawa tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas, keteraturan sosial, dan kepastian hukum,” kata Rudy.
Ia menegaskan bahwa ormas seharusnya menjadi mitra pembangunan, bukan sumber keresahan. Praktik premanisme dan pungli menurutnya akan mencoreng citra daerah dan mengganggu iklim investasi.
“Kalau ada ormas yang melakukan pungli, itu mencederai nama baik ormas lainnya dan menurunkan kepercayaan publik. Kita harus bertindak secara terpadu, tegas, namun tetap dalam koridor hukum,” ujarnya.
Rudy menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Polhukam atas inisiatif forum ini, yang dinilai penting dalam menyatukan kekuatan lintas sektor untuk penanganan ormas bermasalah. Ia juga menyebut rencana pembentukan tim terpadu yang melibatkan Forkopimda, tokoh adat, agama, serta masyarakat sipil.
“Pemprov Kaltim akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menjaga iklim investasi. Jika diperlukan, kita segera bentuk tim terpadu,” ungkap Rudy.
Gubernur juga menegaskan tidak ada ruang bagi ormas yang mengganggu ketertiban.
“Siapapun yang melakukan premanisme dan pungli, termasuk yang mengatasnamakan ormas, akan kami tindak tegas,” pungkasnya. (Red)
