Persepsinews, Samarinda – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim.
Berdasarkan data penginputan kasus dalam aplikasi SIMFONI PPA DKP3A Kaltim, pada pertengahan 2023 ini ada 282 kasus tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Dengan rincian Berau 3 kasus, Balikpapan 39 kasus, Bontang 25 kasus, Samarinda 157 kasus, Kutai Barat 5 kasus, Kutai Kartanegara 16 kasus, Paser 8 kasus dan Penajam Paser Utara 7 kasus.
Kondisi ini menjadikan Kaltim berada di zona oranye.
Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan upaya pencegahan pada tahun 2024 mendatang. Terutama untuk Kota Samarinda yang menjadi wilayah tertinggi kasus PPA.
“Isu klasik, tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, di Kaltim walau tidak semua wilayah tinggi, tapi di samarinda memang tercatat tinggi,” tutur Soraya.
Dalam presentase sementara, kasus kekerasan anak tercatat mencapai 56 persen sedangkan dewasa 44 persen. Namun untuk seluruh kasus sudah terlayani 100 persen dalam proses pengaduan dan penyelesaian terutama untuk kasus kekerasan perempuan.
Soraya menjelaskan, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terbagi dalam beberapa kategori, yakni fisik, mental, seksual dan psikis. Kalau dilihat dari lokusnya, kekerasan paling banyak terjadi di rumah tangga.
Melihat hal itu, maka DKP3A Kaltim menilai pentingnya menyadarkan masyarakat karena beberapa faktor penyebab kekerasan itu bisa dilatarbelakangi faktor ekonomi, serta faktor rendahnya pendidikan orang tua.
Hal itu diwujudkan dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kaltim Ruhui Rahayu melalui sosialisasi pencegahan kekerasan kepada masyarakat. Selain itu ada juga UPT PPPA untuk upaya penanganan kasus. (Ozn)
