Persepsinews.com, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di Samarinda yang dinilai lebih banyak difokuskan ke pusat kota, sementara wilayah pinggiran seperti Palaran masih banyak yang belum tersentuh perbaikan.
Dalam rapat konsultasi publik yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida), Samri mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur di Palaran yang masih jauh dari kata layak.
Ia membandingkan bagaimana jalan-jalan di pusat kota yang sudah bagus terus mendapatkan perbaikan, sedangkan di wilayahnya masih ada jalan yang bahkan belum pernah tersentuh proyek pembangunan sama sekali.
“Kalau di perkotaan, jalan yang sudah bagus dibagusin. Sedangkan di daerah kami, jangankan diperbaiki, ada yang bahkan belum pernah tersentuh proyek sama sekali. Masih ada jalan yang hanya berupa tanah,” ujar Samri, Kamis (13/02/2025).
Samri juga mempertanyakan konsep pembangunan prioritas yang sering digaungkan oleh pemerintah. Menurutnya, prioritas pembangunan seharusnya mengacu pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses jalan yang layak, drainase yang baik, serta ketersediaan air bersih.
“Saya tanyakan, apa sih definisi prioritas yang dimaksud pemerintah? Kalau benar-benar prioritas, seharusnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti air bersih, pembangunan jalan, semenisasi, dan drainase,” ucapnya.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah seharusnya lebih mengutamakan proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat ketimbang membangun monumen yang lebih bersifat estetika.
“Apakah yang disebut prioritas itu pembangunan tugu? Sementara masih ada jalan yang belum tersemen, drainase yang buruk, dan masyarakat yang masih merasakan dampak banjir,” tambahnya.
Samri menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya mengikuti keinginan pemimpin, tetapi benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata warga.
Lebih lanjut, Ia berharap pemerintah dapat menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan aspirasi masyarakat agar kesenjangan antara pusat kota dan wilayah pinggiran bisa diminimalkan.
“Apakah prioritas ini ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat atau hanya keputusan sepihak dari pemimpin?” tuturnya. (Nis)
