Persepsinews.com, Samarinda – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa ketidakseimbangan jadwal praktik dokter di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) menjadi salah satu penyebab utama terjadinya antrean panjang pasien.
Ia menjelaskan, manajemen jadwal yang belum optimal telah berdampak langsung pada kualitas pelayanan rumah sakit.
“Dari hasil sidak kami, terlihat bahwa tidak semua dokter dijadwalkan secara merata. Ada hari tertentu di mana banyak dokter praktik bersamaan, tapi di hari lain hampir tidak ada. Ini membuat pelayanan tidak stabil, dan pasien menumpuk di waktu-waktu tertentu,” ujar Jaya saat ditemui di Pendopo Odah Etam, belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa penumpukan ini bukan karena keterbatasan tempat tidur atau fasilitas. Angka keterisian tempat tidur (BOR) di RSUD AWS masih berada di angka 66 persen, yang berarti masih cukup longgar.
Permasalahannya justru terletak pada pola kerja yang belum terorganisir secara merata.
Kondisi ini makin terasa usai masa libur panjang. Saat poliklinik tutup total selama libur, pelayanan baru dibuka kembali serentak di hari pertama masuk kerja.
Alhasil, antrean pasien membludak dan beban pelayanan meningkat drastis dalam satu hari.
“Semestinya ada sistem piket. Kalau libur tujuh hari, tidak harus semua dokter libur bersamaan. Bergantian saja, agar pelayanan tetap berjalan,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Jaya mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan telah mendorong RSUD AWS membuka layanan poliklinik pada hari Sabtu.
Langkah ini diyakini dapat membantu mengurai kepadatan pasien serta memberi opsi waktu tambahan bagi masyarakat, terutama mereka yang bekerja dari Senin hingga Jumat.
“Poliklinik Sabtu bisa jadi solusi konkret. Masyarakat punya alternatif waktu berobat, dan beban layanan di hari Senin bisa dikurangi. Dokter bisa dijadwalkan bergiliran agar tetap seimbang,” ujarnya.
Jaya juga menekankan pentingnya penyesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, rumah sakit milik pemerintah harus mampu berinovasi dalam mengatur sistem pelayanan, termasuk dalam hal fleksibilitas waktu.
“Tujuan kita sederhana: masyarakat bisa mengakses layanan dengan lebih mudah, tanpa harus antre panjang hanya karena sistemnya tidak fleksibel. Kalau manajemen waktu dibenahi, dampaknya sangat terasa,” tutupnya. (Ehd)
