Persepsinews.com, Samarinda – Puluhan pegawai Rumah Sakit Haji Darjat (RSHD) Samarinda akhirnya angkat suara atas dugaan pelanggaran hak tenaga kerja yang mereka alami. Keluhan mereka disampaikan langsung kepada Komisi IV DPRD Kalimantan Timur pada Rabu (16/4/2025), setelah upaya sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan Kota dan Provinsi tak membuahkan hasil.
Keluhan utama para pegawai adalah keterlambatan pembayaran gaji sejak Januari 2025. Bahkan, gaji bulan Februari 2025 belum diterima oleh seluruh pegawai. Selain itu, pegawai mengungkapkan mereka tidak mendapatkan slip gaji dan tidak tahu ke mana aliran pemotongan iuran BPJS Kesehatan.
“Selama ini kami tetap dipotong, tapi tidak tahu ke mana alirannya karena tidak pernah diberikan slip gaji,” ujar salah satu pegawai berinisial SA (30).
Tak hanya itu, banyak pegawai yang direkrut sejak 2023 juga belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga bekerja tanpa kontrak resmi, serta tidak mendapatkan hak istirahat yang layak selama jam kerja.
“Kontrak tidak ada. Kalau pun ada, kami tidak pernah diberikan salinannya,” lanjut SA.
Masalah yang dinilai paling serius adalah penahanan ijazah asli milik para pegawai oleh pihak rumah sakit sejak mereka mulai bekerja. Hal ini membuat para pegawai merasa dikekang dan tidak memiliki kebebasan kerja.
“Semua ijazah asli kami ditahan pas awal keterima di Rumah Sakit Haji Darjat ini,” tambahnya.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya, mengecam keras perlakuan manajemen RSHD yang dinilai melanggar hak-hak dasar tenaga kesehatan. Ia menyatakan bahwa praktik tersebut sangat tidak manusiawi dan harus segera ditindaklanjuti.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini menyangkut martabat pekerja dan pelayanan publik. Kami akan segera gelar rapat lanjutan,” tegas Andi Satya. (Red)
