Persepsinews.com, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah (Roadmap) 2025–2027. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kukar Nomor 233/SK-BUP/HK/2025 yang ditandatangani oleh Bupati Aulia Rahman Basri.
Dokumen strategis tersebut menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dan menjaga harga tetap stabil di tengah dinamika ekonomi nasional.
“Roadmap ini menjadi pedoman bagi seluruh OPD agar langkah pengendalian inflasi di Kukar berjalan terpadu dan efektif,” ujar Aulia Rahman Basri selaku Bupati Kukar.
SK tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim, Ketua DPRD Kukar, Sekretaris Daerah, hingga Kepala Bappeda dan BPKAD sebagai bentuk koordinasi lintas lembaga.
Dalam roadmap tersebut, terdapat empat pilar utama pengendalian inflasi atau strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Empat pilar ini diadaptasi dari pedoman nasional pengendalian inflasi dengan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi lokal Kukar.
Melalui pilar keterjangkauan harga, pemerintah daerah akan melaksanakan program seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, penyaluran cadangan pangan, dan penguatan produksi lokal bagi petani serta pelaku UMKM.
Sementara pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan irigasi, penyediaan alat tangkap nelayan, dan pemberdayaan kelompok usaha pangan.
Untuk menjaga kelancaran distribusi, Kukar menekankan pentingnya kerja sama antarwilayah serta pembangunan sarana transportasi yang memadai agar rantai pasok bahan pangan tetap lancar dan terkendali.
“Dengan roadmap ini, kami ingin memastikan ekonomi daerah tetap kuat dan inflasi terkendali demi kesejahteraan masyarakat Kukar,” tegas Aulia. (Red)
