Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Kaltim sebagai bagian dari realisasi Program Gratispol di bidang pendidikan.
Program ini merupakan gagasan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam rangka membuka akses pendidikan tinggi secara gratis bagi putra-putri daerah.
Penandatanganan PKS digelar di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (16/6/2025), dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa meskipun pendidikan tinggi bukan kewenangan daerah secara langsung, Pemprov Kaltim berkomitmen penuh untuk mencetak generasi emas.
“Ini adalah langkah nyata untuk membuktikan bahwa daerah juga bisa berperan besar dalam menjamin akses pendidikan tinggi,” ujar Sri Wahyuni.
Program Gratispol tahap awal difokuskan bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2025/2026. Bagi mahasiswa aktif dari semester dua hingga delapan, bantuan akan mulai diberikan pada tahun anggaran 2026.
Hal ini karena APBD 2025 telah disahkan lebih dahulu sebelum Gubernur dilantik.
Dalam skema kerja sama, tujuh PTN sepakat tidak memungut Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari mahasiswa baru, kecuali jika nominal UKT melebihi batas bantuan yang ditetapkan Pemprov, yakni Rp 7,5 juta.
Selisih biaya akan menjadi tanggung jawab mahasiswa.
Kepala Biro Kesra, Dasmiah, memastikan mahasiswa yang telah membayar UKT sebelum PKS ditandatangani akan mendapat pengembalian sesuai aturan.
Sebagai provinsi pertama yang menyelenggarakan pendidikan tinggi gratis secara sistematis dan legal, Kaltim mencetak sejarah baru dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Program ini bukan hanya cepat, tapi juga terukur dan punya dampak jangka panjang bagi masa depan anak-anak Kaltim,” tegasnya. (Red)
