Persepsinews.com, Samarinda – Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, menyatakan bahwa wacana program serba gratis, seperti pendidikan tinggi, kesehatan, dan bahkan makan gratis, sangat sulit direalisasikan di daerahnya.
Menurut Hadi, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur yang berada di kisaran Rp 22 triliun, penerapan program tersebut akan sangat membebani anggaran dan mengorbankan sektor-sektor krusial lainnya.
“Jika semua program digratiskan, APBD sebesar Rp22 triliun tidak akan cukup. Silakan tanya ke gubernur-gubernur lainnya, apakah mungkin melakukannya dengan anggaran yang ada?” kata Hadi usai menghadiri acara Bincang Milenial dan Gen Z yang digelar Himpunan Mahasiswa Sangkulirang di Samarinda, Rabu (25/9/24).
Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan bahwa Benua Etam (Kaltim) harus fokus tidak hanya pada pendidikan, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan sektor lain yang memerlukan dukungan anggaran.
Menurutnya, program serba gratis memang menggiurkan, namun bisa mengorbankan pembangunan di bidang lain yang tak kalah penting.
Ia menegaskan bahwa 20 persen APBD sudah dialokasikan untuk pendidikan, sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Kalau alokasi ditambah untuk pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya akan terabaikan,” tegasnya.
Menurut Hadi, keseimbangan dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci penting untuk memastikan pembangunan di Kalimantan Timur berjalan baik.
“Semua program bisa saja gratis, tapi jalan bisa tidak diperbaiki, dan layanan kesehatan bisa terhenti. Jadi, kita harus realistis,” lanjutnya.
Hadi juga mengajak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, untuk melihat pembangunan dengan perspektif holistik dan tidak terpaku pada program gratis yang sering kali diusulkan tanpa perhitungan matang.
Fokus utama, lanjutnya, adalah pada peningkatan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja agar generasi muda bisa terlibat aktif dalam pembangunan daerah. (Lis)
