Persepsinews.com, Samarinda – Rudy Mas’ud dan Seno Aji resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2025-2030 dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (6/2/2025) malam.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari tokoh politik, masyarakat, hingga para pendukung yang memenuhi ruangan dengan semangat.
Namun di balik euforia kemenangan, masyarakat Kalimantan Timur menanti langkah nyata dari pasangan ini untuk membawa perubahan positif di daerah mereka.
“Keberhasilan kami bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga sebuah amanah besar dari rakyat,” ujarnya.
Masyarakat Kaltim berharap lebih dari sekadar retorika. Berbagai tantangan seperti ketimpangan pembangunan, akses pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi menjadi isu yang harus segera ditangani oleh pasangan ini.
Untuk itu Rudy menyatakan, kemenangan ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tanggung jawab besar untuk memajukan Benua Etam.
Pernyataannya tersebut direspons dengan harapan besar dari warga, terutama terkait janji mereka untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan hasil Pilkada 2024 memberikan kepastian hukum bagi pasangan ini untuk segera bekerja. Masyarakat menuntut agar kepastian hukum ini diiringi dengan kepastian dalam realisasi program-program pembangunan yang sudah dijanjikan.
“Putusan MK kemarin malam memberikan kepastian hukum yang kita butuhkan. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik yang diberikan Allah SWT untuk Kaltim,” beber Rudy.
Di akhir sambutannya, Rudy mengajak seluruh pihak untuk bersatu memajukan Kaltim.
“Kami berikrar untuk selalu melaporkan diri kepada masyarakat. Kami berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya kepala daerah di kabupaten dan kota, dapat bersinergi mengambil peran dalam memajukan Kalimantan Timur ke depan,” tutupnya.
Sinergi yang dimaksud Rudy perlu diwujudkan dalam bentuk kolaborasi nyata dengan masyarakat di tingkat bawah, bukan hanya antar pejabat daerah. Warga menginginkan kepemimpinan yang transparan dan mampu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (Ehd)
