Persepsinews.com, Samarinda – Meskipun tingkat elektrifikasi di Kalimantan Timur telah mencapai 97 persen berdasarkan laporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), masih ada desa-desa yang belum mendapatkan akses listrik secara layak.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang harus mengeluarkan biaya tinggi untuk menikmati layanan listrik.
Sejumlah warga di Kutai Kartanegara, misalnya, terpaksa membayar listrik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tarif harian antara Rp15.000 hingga Rp20.000.
“Beban biaya ini dirasa cukup berat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.
Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa listrik adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin pemerintah. Ia mendorong pemerintah daerah agar segera mencari solusi konkret untuk memastikan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Kaltim.
“Kaltim memiliki sumber daya energi yang melimpah, seharusnya tidak ada lagi desa yang kesulitan mendapatkan listrik. Kami ingin ada langkah nyata agar masalah ini segera teratasi,” ujarnya di Kantor DPRD Kaltim, Senin (3/4/2025).
Menurutnya, perlu ada koordinasi lebih erat antara pemerintah daerah, PLN, dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, terutama di desa-desa yang masih belum terjangkau.
Ia berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, seluruh desa di Kaltim dapat segera menikmati listrik secara optimal, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani dengan biaya tinggi akibat keterbatasan akses listrik. (Ehd)
