Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi meluncurkan program pendidikan unggulan bertajuk GratisPol, di Plenary Hall Sempaja Samarinda, Senin (21/4/25).
Program ini menjadi tonggak awal pelaksanaan janji politik Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam bidang pendidikan, yang bertujuan untuk membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi masyarakat Kaltim.
Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa peluncuran gratispol bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan langkah awal menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur.
“Ini bukan hanya soal peringatan Hari Kartini, tetapi juga hari bersejarah bagi masyarakat Kaltim. Hari ini kita bersama-sama berkomitmen untuk memperjuangkan masa depan anak-anak kita melalui akses pendidikan yang lebih luas,” ujarnya.
Rudy menegaskan bahwa peran pemerintah, khususnya kepala daerah, adalah sebagai pelayan masyarakat.
Ia menyebut tugas utamanya adalah menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Gratispol hadir sebagai jawaban atas tantangan ketimpangan akses pendidikan tinggi di daerah, sekaligus sebagai kontribusi Kaltim terhadap visi nasional Nawacita Presiden Joko Widodo dan Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Program ini bukan milik pribadi atau kelompok, tapi milik seluruh rakyat Kaltim dan bagian dari agenda nasional. Ini program lokal dengan dampak nasional,” kata Rudy.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam peluncuran gratispol adalah cakupan jenjang pendidikan yang dibiayai.
Tidak hanya terbatas pada jenjang sarjana (S1), program ini juga dirancang mencakup jenjang magister (S2) dan doktoral (S3). Namun untuk tahun pertama, bantuan difokuskan bagi mahasiswa baru.
“Sampai S3 akan kita gratiskan. Tapi tahun ini fokus dulu untuk mahasiswa baru. Tahun depan, insyaallah semua tingkatan bisa ikut. Karena anggaran masuk di tengah tahun, jadi dilakukan bertahap,” jelas Rudy.
Ia menambahkan, pelaksanaan GratisPol menjadi semakin relevan mengingat Kalimantan Timur merupakan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
Hal ini membuat daerah tersebut dituntut untuk mampu mencetak SDM yang siap bersaing di level nasional dan internasional.
“Kita harus melakukan lompatan besar agar bisa sejajar dengan kota-kota besar di Asia, bahkan dunia. Tapi kita juga punya tantangan besar, yakni bonus demografi. Kalau kita tidak kelola dengan baik, akan jadi bencana,” ungkap Rudy.
Data yang disampaikan dalam kegiatan itu menyebutkan bahwa saat ini hanya sekitar 12 persen warga Kalimantan Timur yang melanjutkan ke pendidikan tinggi.
Pemerintah menargetkan angka partisipasi ini bisa meningkat menjadi 25–30 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Untuk memastikan program gratispol tepat sasaran, Pemprov Kaltim menetapkan tiga syarat utama bagi pendaftar, yakni KTP Kalimantan Timur, Kartu Keluarga yang menunjukkan domisili minimal tiga tahun di Kaltim, serta surat pernyataan yang dapat diakses langsung melalui sistem pendaftaran resmi.
“Prosedurnya tidak dipersulit. Kita hanya ingin memastikan bantuan ini benar-benar untuk warga Kaltim,” beber Rudy.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten/kota untuk aktif mendukung program ini dan mencari solusi agar tidak ada anak-anak yang putus sekolah karena kendala biaya.
“Kita wajib memastikan anak-anak kita tetap sekolah. Khususnya mereka dari keluarga tidak mampu,” tutup Rudy.
Peluncuran gratispol ditandai dengan penekanan simbolik LED Cube oleh gubernur, disambut antusias oleh pelajar, guru, tokoh pendidikan, serta masyarakat umum yang memenuhi ruangan. (Ehd)
