Persepsinews.com, Samarinda – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) mengumumkan rencana aksi damai yang akan digelar pada Jumat (25/7/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Aksi akan digelar di dua titik strategis, yaitu depan Kantor Gubernur Kaltim dan Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim (Kejati Kaltim), dengan jumlah massa diperkirakan mencapai 100 orang. Aksi ini dimaksudkan sebagai dorongan agar institusi pemerintahan menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran hukum yang telah mencuat ke publik.
Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat, membeberkan beberapa kasus yang menjadi perhatian mereka. Di antaranya dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan tambang PT Barokah Karya Energy (BKE), praktik nepotisme dalam penunjukan jajaran direktur utama di Perusahaan Daerah (Perusda), serta dugaan keterlibatan “penguasa bayangan” berinisial “H” yang disebut memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan di Pemprov Kaltim.
Faisal juga menyoroti renovasi gedung DPRD Provinsi Kaltim yang dianggap penuh kejanggalan. Ia menuntut Kejati Kaltim segera turun tangan untuk menyelidiki kontraktor pelaksana proyek dan sumber anggaran yang digunakan.
“Provinsi ini bukan milik keluarga atau kelompok tertentu. Tata kelola pemerintahan harus berdasarkan hukum, bukan kedekatan atau hubungan kekeluargaan,” tegasnya dalam rilis resmi yang diterima media Persepsinews.com.
Mahasiswa Fakultas Hukum itu juga menyebut bahwa dugaan manipulasi pajak yang dilakukan PT BKE merupakan tindakan yang merugikan negara dan mencoreng prinsip transparansi.
“Kami mendesak Kejati Kaltim agar memeriksa proyek renovasi gedung DPRD secara menyeluruh. Tidak boleh ada ruangan yang dibeda-bedakan, apalagi sampai disulap demi kepentingan tertentu,” pungkasnya. (Red)
