Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memastikan kesiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pembelajaran 2025/2026.
Pelaksanaan program ini sejalan dengan kebijakan unggulan GratisPol (Gratis untuk Pelayanan Optimal) yang menjadi prioritas Gubernur H. Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
GratisPol merupakan kebijakan terobosan yang bertujuan memastikan seluruh anak di Kalimantan Timur dapat mengakses pendidikan secara gratis, tanpa hambatan biaya.
Tahun ini, penerapan program dilakukan bersamaan dengan proses penerimaan murid baru yang dimulai pada pertengahan tahun.
Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 750 miliar untuk mendukung pelaksanaan GratisPol, dengan penekanan pada pemerataan akses dan pencegahan anak putus sekolah.
“Tidak boleh ada anak di Kaltim yang gagal sekolah karena kendala biaya. Ini komitmen kami dalam mewujudkan pendidikan untuk semua,” ujar Armin, Selasa (10/6/2025).
SPMB yang menggantikan istilah lama PPDB, tetap mengedepankan prinsip pemerataan akses pendidikan.
Menurut Armin, perubahan nama tersebut bukan sekadar kosmetik, tetapi bagian dari penyempurnaan sistem penerimaan agar lebih transparan dan inklusif.
Disdikbud Kaltim juga mendorong sekolah swasta untuk ikut serta dalam pelaksanaan GratisPol.
Melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), pemerintah berharap sekolah swasta bisa menerapkan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami ingin prinsip pendidikan gratis berlaku untuk semua, termasuk sekolah swasta. Pemerintah siap dukung lewat BOSDA agar semua anak bisa sekolah tanpa beban,” jelasnya. (Red)
