Persepsinews.com, Samarinda – Polemik pendirian Gereja Toraja di Samarinda masih terus berlanjut. Hingga kini, belum ada keputusan tegas dari Pemerintah Kota (Pemkot) terkait perizinan pembangunan rumah ibadah tersebut.
Selain kendala administratif, pihak gereja juga menyoroti dugaan intimidasi terhadap warga yang sebelumnya menyatakan dukungan, namun kini menarik kembali persetujuannya.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa selama tanah yang digunakan berstatus milik gereja, pembangunan seharusnya tidak menjadi kendala.
“Tapi ada beberapa di sekitarnya itu kan masih masuk atas nama yang lain kan, nah makanya kita kemarin minta selama tanah itu statusnya milik gereja, saya kira ke depan untuk pembangunan itu tidak menjadi masalah sebenarnya,” ujarnya, Rabu (12/03/2025) malam.
Terkait munculnya dugaan adanya oknum RT yang disebut sebagai “provokator” dalam upaya penolakan pembangunan gereja, Helmi menyampaikan akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan sebelum mengambil kesimpulan.
“Nanti kita lihat lah, kita kan tidak boleh juga menjudge seperti itu kan, makanya nanti itu akan tetap kita sidak ke lapangan lah,” ucapnya.
Lebih lanjut, tim kuasa hukum gereja berencana mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Samarinda untuk mencari solusi atas polemik tersebut.
Menanggapi rencana tersebut, Helmi menegaskan kesiapan DPRD untuk memfasilitasi RDP dan menekankan bahwa setiap agama memiliki hak yang sama dalam mendirikan tempat ibadah.
“Iya, yang jelas kita itu kan semua agama kita hormati. Semua agama juga berhak membangun sarana ibadahnya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif agar polemik tersebut tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.
“Sebagai pemerintah, termasuk DPRD, kita juga menjaga kondusivitas, kita berjalan aman dan damai,” pungkasnya. (Nis)
