Persepsinews.com, Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah mendapat perhatian khusus dari DPRD Kalimantan Timur.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program ini, terutama dalam memastikan pemerataan distribusi hingga ke daerah terpencil yang memiliki akses terbatas.
DPRD Kaltim menyadari bahwa masyarakat telah lama menantikan realisasi program ini. Berbagai aspirasi terkait MBG disampaikan langsung oleh masyarakat saat agenda reses anggota DPRD di berbagai daerah. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah kapan program ini benar-benar mulai berjalan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya.
“Program ini memang sudah lama dinantikan oleh masyarakat. Saat kami turun ke daerah dalam kegiatan reses, banyak yang bertanya kapan MBG mulai berjalan. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program ini,” ujar Ekti Imanuel dalam Rapat Koordinasi terkait MBG di Pendopo Odah Etam, Senin (10/2/2025).
Namun, DPRD menyoroti tantangan besar dalam pelaksanaan MBG, terutama bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau. Beberapa wilayah di Kalimantan Timur, seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu, memiliki infrastruktur yang masih terbatas sehingga distribusi bahan pangan untuk MBG bisa menjadi kendala.
Di Kutai Barat, misalnya, hanya empat kecamatan yang memiliki akses transportasi yang cukup baik, sementara 11 kecamatan lainnya masih sulit dijangkau. Mahakam Ulu menghadapi tantangan serupa dengan kondisi geografis yang cukup ekstrem.
Kabupaten ini memiliki 50 kampung di lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga distribusi bahan pangan ke wilayah tersebut memerlukan strategi khusus agar tetap berjalan efektif.
Selain permasalahan akses, harga bahan pangan di daerah terpencil juga menjadi perhatian. Harga bahan pokok di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur cenderung lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, sehingga alokasi anggaran MBG harus dikaji secara cermat agar program dapat berjalan dengan optimal.
DPRD Kaltim memastikan bahwa mereka akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait agar pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga tepat sasaran. Dukungan anggaran melalui APBD Provinsi juga menjadi opsi yang dipertimbangkan untuk memperkuat implementasi program ini di Kalimantan Timur.
“Kami di DPRD akan terus mendukung dan mengawal jalannya program ini, termasuk dalam hal penyediaan anggaran serta penguatan infrastruktur pendukung seperti dapur dan fasilitas lainnya,” tutup Ekti. (Ehd)
