Persepsinews.com, Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Sejumlah program beasiswa berpotensi mengalami pemangkasan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran ini berdampak pada beberapa program beasiswa, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan.
“Terdapat beasiswa KIP Kuliah dengan pagu awal sebesar Rp 14,698 triliun, namun Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu melakukan efisiensi sebesar Rp 1,31 triliun atau sekitar 9 persen,” ujar Satryo dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu (12/02/25).
Selain itu, Beasiswa BPI dan Adik juga mengalami pemangkasan sebesar 10 persen dari pagu awal, yakni masing-masing Rp 194 miliar dan Rp 213 miliar. Sementara itu, pemotongan lebih besar terjadi pada Beasiswa KNB serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan, yang mencapai 25 persen dari pagu awal, yakni masing-masing Rp 85 miliar dan Rp 236 miliar.
Satryo menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha untuk mengembalikan anggaran ke pagu awal, terutama untuk program-program beasiswa yang dinilai krusial. “Kami mengusulkan agar anggaran ini dikembalikan ke pagu awal karena beasiswa KIP Kuliah termasuk dalam kategori yang seharusnya tidak mengalami efisiensi,” katanya.
Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan mengajukan efisiensi anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp 14,3 triliun. Namun, Kemendiktisaintek berupaya menekan angka tersebut menjadi Rp 6,78 triliun agar berbagai kegiatan pendidikan tetap berjalan.
Satryo berharap dukungan dari Komisi X DPR untuk mengurangi dampak pemotongan ini.
“Dengan posisi ini, saya berharap Bapak dan Ibu di Komisi X dapat memperjuangkan agar pemotongan anggaran tidak sebesar Rp 14,3 triliun, melainkan hanya Rp 6,78 triliun,” pungkasnya. (Red)
