Persepsinews.com, Jakarta – Proses pendataan penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dimulai tahun ini, menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otorita IKN. Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pendataan akan mencakup area seluas 55 desa dan 726 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau setingkat RT di 8 kecamatan, meliputi 6 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan 2 kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Dengan tersedianya data dasar kependudukan di Kawasan Inti IKN, BPS akan memiliki kerangka sampel yang dibutuhkan untuk berbagai survei lanjutan. Data ini juga akan menjadi dasar penyusunan berbagai indikator sosial dan ekonomi yang esensial, mulai dari perencanaan wilayah, pengelolaan migrasi, hingga penyediaan layanan publik,” ujar Amalia dalam keterangan tertulis, Kamis (6/6/2025).
Menurutnya, tahap awal pendataan akan diawali dengan proses delineasi batas wilayah guna memastikan akurasi data. Pasalnya, secara administratif, wilayah IKN berada di perbatasan dua kabupaten yang masih memerlukan penyesuaian dalam sistem statistik nasional.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut positif kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa data yang akurat akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia.
“Kami berterima kasih, dengan adanya kegiatan ini, insyaallah kita akan memiliki data primer yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan. Dalam kolaborasi ini, kami akan berperan sebagai mitra kerja Ibu Kepala BPS. Ibu tetap menjadi pelaku utama, sementara kami berperan sebagai pengguna data,” kata Basuki. (Red)
