Persepsinews.com, Jakarta – Penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata, Jakarta Selatan, menjadi sorotan tajam publik. Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut mengaku belum menerima pembayaran, hingga akhirnya menghentikan operasional dapur.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai kesiapan pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai peristiwa ini mencerminkan ketidaksiapan dalam eksekusi program. Menurutnya, program sebesar MBG seharusnya dirancang dengan matang agar tidak menimbulkan masalah di lapangan.
“Jangan membuat program yang asal memenuhi janji kampanye atau asal jalan,” ujar Ubaid, Sabtu (20/4).
Ia menjelaskan bahwa karena program MBG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan dan tepat sasaran. Pemborosan atau ketidakefisienan dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam tata kelola keuangan negara.
“APBN itu kan uang rakyat, harus dikelola dengan baik, jangan sampai bocor, jangan sampai tidak tepat sasaran, jangan sampai tidak mencapai tujuan yang diharapkan dan seterusnya,” tegasnya.
Ubaid juga mempertanyakan urgensi program MBG dibandingkan dengan persoalan pendidikan yang lebih krusial, seperti penanganan anak putus sekolah. Ia menyarankan agar pemerintah memprioritaskan penyelesaian masalah fundamental terlebih dahulu.
Menurut Ubaid, jika pemerintah ingin membangun generasi unggul, maka pendidikan harus menjadi fokus utama, bukan sekadar pemberian makan gratis tanpa sistem yang solid.
“Pemerintah harus memikirkan jalan keluar untuk menuntaskan masalah anak putus sekolah, bukan hanya membagikan makanan gratis,” pungkasnya. (Red)
