Persepsinews.com, Jakarta – Komisi VI DPR RI telah menjadwalkan pemanggilan terhadap PT Antam Tbk dalam rapat kerja mendatang untuk membahas aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Pemanggilan ini dilakukan menyusul pengawasan terhadap anak perusahaan PT Antam, yaitu PT GAG Nikel, yang menjadi salah satu penggarap tambang di wilayah tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto, menegaskan bahwa perusahaan BUMN seperti PT Antam harus menjalankan amanat perundang-undangan dengan ketat. Firnando mengingatkan pentingnya perusahaan pelat merah mematuhi seluruh regulasi demi menjaga kepercayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Penambangan di Raja Ampat yang merupakan kawasan wisata harus menjadi perhatian serius. Dampak aktivitas tambang terhadap masyarakat dan lingkungan sangat besar. Raja Ampat adalah kebanggaan Indonesia yang harus dilindungi,” ujar Firnando saat ditemui, Sabtu, 7 Juni 2025.
Firnando menjelaskan bahwa PT GAG Nikel beroperasi berdasarkan kontrak karya yang telah disepakati pemerintah sejak lama. Namun, ia mempertanyakan mengapa izin tersebut tidak mendapat penolakan atau masukan dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat, mengingat lokasi tambang berada di kawasan pariwisata.
Kendati demikian, Firnando mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menghentikan sementara operasi tambang di Raja Ampat dan melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk menelusuri permasalahan.
“Keputusan Menteri ESDM sudah tepat. Kunjungan langsung ke lokasi memungkinkan penelusuran akar masalah secara mendalam sehingga penyelesaian bisa lebih baik,” tambahnya.
Isu tambang nikel di Raja Ampat mendapat sorotan luas dan desakan dari berbagai pihak agar pemerintah segera mengevaluasi dan menindaklanjuti masalah ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar.
Komisi VI DPR RI menegaskan akan terus mengawasi proses ini secara ketat demi memastikan aturan berjalan dengan baik dan tidak ada penyimpangan yang merugikan bangsa dan negara. (Red)