Persepsinews.com, Jakarta – Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendukung dan mengawal evaluasi aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Langkah ini sejalan dengan keputusan pemerintah yang telah menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag.
Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa proses evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek perizinan, dampak lingkungan, hingga keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
“Tentu kami akan mengkaji isu ini secara lebih seksama, dan mendorong evaluasi menyeluruh mulai dari aspek perizinan, dampak lingkungan, keberlangsungan hidup masyarakat lokal,” kata Budisatrio kepada wartawan, Jumat (6/6/2025).
Ia menambahkan, meskipun hilirisasi nikel merupakan salah satu sektor strategis nasional, implementasinya harus memperhatikan kelestarian lingkungan, terlebih di wilayah konservasi seperti Raja Ampat.
“UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memang membuka ruang pengecualian bagi kegiatan pertambangan di pulau kecil. Namun harus memenuhi syarat ketat, termasuk pengelolaan lingkungan yang baik, kelestarian tata air, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan,” jelasnya.
Saat ini, Kementerian ESDM bersama Kementerian Lingkungan Hidup tengah melakukan evaluasi teknis terhadap aktivitas pertambangan di lima pulau di Raja Ampat.
Budisatrio menegaskan bahwa Raja Ampat memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis yang sangat penting. Kawasan ini dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, menjadi rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 spesies karang, serta merupakan bagian penting dari Coral Triangle yang diakui secara global.
“Kami memahami pentingnya hilirisasi nikel sebagai bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Namun Raja Ampat juga tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata industri ekstraktif,” tegas Budisatrio. (Red)
